Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Ajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Israel
astakom.com, Jerusalem – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah secara resmi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog. Permintaan ini terkait dengan tiga perkara korupsi yang telah menjeratnya selama lima tahun terakhir. Presiden Herzog mengonfirmasi bahwa ia akan terlebih dahulu meminta pendapat dari pejabat kehakiman sebelum mempertimbangkan permintaan grasi yang dinilai memiliki "implikasi signifikan" bagi negara.
Saat ini, Netanyahu menghadapi persidangan atas tiga dakwaan serius, yakni penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, yang semuanya ia bantah. Namun, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan hingga tuntas. Dalam sebuah video, Netanyahu beralasan bahwa meskipun ingin membuktikan diri di pengadilan, prioritas dan kepentingan bangsa dinilai lebih penting.
Alasan Netanyahu dan Kontroversi Grasi
Netanyahu berpendapat bahwa seluruh proses peradilan tersebut hanyalah "perburuan penyihir" yang didalangi oleh lawan-lawan politiknya. Dalam video terbarunya, ia mengklaim bahwa kasus-kasus tersebut sebenarnya mulai "runtuh"; namun, proses persidangan yang berlarut-larut itu dinilainya telah "merobek Israel dari dalam."“Saya yakin, seperti halnya banyak orang di negeri ini, bahwa penghentian segera persidangan akan menurunkan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi luas, sesuatu yang sangat dibutuhkan negara kita,” ujarnya.
Selain itu, ia mengeluhkan tuntutan bersaksi tiga kali seminggu sebagai "tuntutan yang mustahil" dan berargumen bahwa pemberian grasi akan membantu memperkuat "persatuan nasional" Israel di tengah berbagai ancaman dan peluang.
Namun, langkah ini memicu kritik keras dari lawan politik. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menegaskan bahwa Netanyahu harus mengakui kesalahan, menyesali tindakannya, dan mengundurkan diri dari dunia politik sebelum meminta grasi. Politikus kiri Yair Golan bahkan menyatakan bahwa grasi hanya diminta oleh "mereka yang bersalah."
Detail Tiga Kasus Korupsi yang Membelit Perdana Menteri
Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang diadili saat masih menjabat sejak persidangan dimulai pada tahun 2020. Tiga kasus korupsi yang mendasarinya adalah:- Penerimaan Hadiah: Tuduhan menerima hadiah berupa cerutu dan sampanye mewah dari pengusaha berpengaruh sebagai imbalan atas bantuan tertentu.
- Kesepakatan Media: Tuduhan menawarkan bantuan untuk meningkatkan oplah sebuah surat kabar Israel dengan imbalan liputan positif.
- Regulasi Telekomunikasi: Tuduhan mendorong keputusan regulasi yang menguntungkan pemegang saham utama perusahaan telekomunikasi Israel demi mendapatkan liputan positif dari situs berita.
Dukungan dan Penolakan dari Publik dan Internasional
Permintaan grasi ini didukung penuh oleh Partai Likud dan para pendukung Netanyahu. Namun, bagi sebagian besar warga, khususnya dari kelompok kiri, langkah ini dipandang sebagai kemunduran dari tradisi penghormatan terhadap sistem hukum Israel yang kuat.Secara hukum, Presiden Israel memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, bahkan sebelum putusan vonis, jika hal itu dianggap untuk kepentingan publik atau karena keadaan pribadi yang ekstrem.
Kontroversi ini semakin diperkeruh dengan adanya tekanan internasional. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Netanyahu mengecam langkah ICC itu sebagai tindakan "antisemitik."
Gen Z Takeaway
PM Benjamin Netanyahu lagi bikin manuver politik gede dengan minta grasi ke Presiden Israel buat menghentikan tiga kasus korupsi yang menjeratnya. Alasan resminya: persidangan itu "merobek Israel dari dalam," jadi dia bilang penghentian kasus ini demi "persatuan nasional" dan kepentingan negara.
Tapi, lawan politik langsung nyerang balik! Mereka bilang ini cuma personal interest dan enggak etis minta grasi tanpa mengakui kesalahan dan mundur dari jabatan. Intinya, Netanyahu lagi mencoba escape dari tuntutan hukum dengan mengklaim dirinya berkorban demi negara, padahal ini memicu perdebatan sengit tentang etika politik dan supremasi hukum di Israel.
