Kemenlu Tegas:Tak Ada Hubungan Langsung dengan Israel Terkait Pembebasan 9 WNI!
astakom.com,Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten tidak memiliki dan tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel, di tengah upaya penyelamatan sembilan relawan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh militer Israel pasca-pencegatan kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.
Langkah tegas ini diambil pemerintah guna meluruskan spekulasi publik sekaligus memastikan kalau keselamatan para WNI tetap menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan seluruh kanal diplomasi pihak ketiga yang tersedia.
Keanggotaan organisasi bukan hubungan diplomatik
Merespons pertanyaan mengenai potensi komunikasi dalam satu wadah organisasi internasional atau BOP board of Peace, Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mwengkang, menegaskan secara absolut posisi Indonesia di lapangan.
Hubungan diplomatik resmi tidak akan dijalankan secara sepihak di luar koridor hukum negara.
"Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung enggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menambahkan pernyataan tersebut, Juru Bicara 2 Kemlu RI, Vahd Nabyl, meluruskan kekeliruan pandangan mengenai keanggotaan bersama dalam suatu badan internasional.
Menurutnya, berada di dalam payung organisasi global yang sama sekali tidak merefleksikan pengakuan hubungan bilateral.
"Keanggotaan luar negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antara negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi, misalnya, sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik," urai Nabyl.
Kanal diplomasi pihak ketiga
Menteri Luar Negeri RI sejak awal telah menginstruksikan jaringan perwakilan di kawasan, meliputi KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman, untuk bergerak serentak melakukan koordinasi ketat di lapangan.
Selain menggerakkan tim hukum internal dan sekretariat GSF, Menlu RI juga telah menjalin komunikasi langsung dengan otoritas Turki dan Yordania.
"Kami akan terus tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumud Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan akses komunikasi dan proses pembebasan WNI,” tutur Yvonne.
Kedua negara sahabat tersebut digandeng lantaran warganya turut menjadi korban dalam insiden pencegatan kapal kemanusiaan yang sama di perairan internasional.
Pemanfaatan negara ketiga yang memiliki akses ke Israel ini dinilai sebagai langkah konkret yang paling aman dan efektif saat ini.
Agenda internasional Menlu
Pemerintah secara resmi mengutuk keras tindakan sepihak militer Israel yang dinilai nyata-nyata melanggar hukum internasional dan mencederai prinsip kemanusiaan.
Sebagai langkah lanjutan strategis di tingkat multilateral, isu akuntabilitas global ini akan dibawa langsung oleh Menlu RI ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam agenda terdekat, Menlu RI dijadwalkan terbang ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri open debate Dewan Keamanan PBB yang dipresidensi langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan dihadiri Sekjen PBB António Guterres.
"Bapak Menlu akan melakukan kunjungan kerja ke New York untuk menghadiri open debate Dewan Kemanan PBB yang bertemakan Upholding The Purpose and Principle of The UN Charter and Strengthening The UN Center International System" Tegas Yvonne.
Di DK PBB, Menlu diharapkan hadir
"Ini akan dibimbing oleh Menlu RRT langsung selaku Presiden Dewan Keamanan PBB Bulan Mei"sambungnya.
"Dan Sekjen PBB Antonio Guterres juga di Jakarta akan hadir menyampaikan briefing dalam pertemuan tersebut" jelasnya.
"Untuk itu dianggap penting untuk Menlu RI hadir dapat hadir di Open Debate," tutupnya.
Di sela-sela sidang DK PBB tersebut, Indonesia akan memaksimalkan pertemuan bilateral dengan belasan menlu negara mitra demi menggalang dukungan internasional, mendesak penegakan hukum internasional yang nondiskriminatif, serta mempercepat pembebasan seluruh relawan kemanusiaan secara aman. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Kemlu RI tegas menyatakan kalau kita gak ada direct call atau hubungan diplomatik sama Israel, bahkan di wadah PBB sekalipun karena status keanggotaan gak mencerminkan hubungan bilateral. Makanya, demi nyelametin 9 relawan WNI dari insiden GSF 2.0, pemerintah gercep maksimalin backchannel diplomacy lewat KBRI Amman, Kairo, dan Ankara, plus kolaborasi bareng Turki dan Yordania. Gak cuma itu, isu pelanggaran hukum internasional ini bakal dikawal langsung sama Menlu RI yang terbang ke New York buat menghadiri open debate Dewan Keamanan PBB akhir Mei ini demi menggalang dukungan global.
