astakom.com, Jakarta – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi. Informasi tersebut disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.
Saat ini, terduga sedang dalam masa pemeriksaan Redaksi astakom.com menelusuri profil Politisi PKB itu. Pemeriksaan Erwin menuai sorotan publik masih dianggap simpang siur.
Sebelumnya Erwin politisi muda PKB ini informasikan terkena OTT, namun dari klarifikasi kejasaan Erwin hanya ssbatas masih dimintai keterangan, namun entah atas dasar perkara yang mana tidak detail disampaikan.
Profil Erwin, Wakil Walikota Bandung
Erwin lahir di Bandung, 18 Mei 1972, dan mengawali pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama.
Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), disusul Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus).
Pada 2019, Erwin terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan ditempatkan di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Erwin juga tercatat aktif di beberapa organisasi, antara lain:
- Pembina Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI)
- Ketua Pagar Nusa Kota Bandung Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat
- Ketua DPC PKB Kota Bandung selama tiga periode
- Ketua Forum RW di Kelurahan Babakansari dan Kecamatan Kiaracondong
Pada 2025, Erwin mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung dan menang dan resmi terpilih bersama Farhan.
Berdasarkan informasi sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo mengatakan akan menggelar konferensi pers terkait kasus Erwin.
“Untuk kepastian informasi yang ada supaya tidak simpang siur sebagaimana informasi yang beredar, kami akan release jam 7 malam, demikian,” katanya.(aLf/aRSp)
Gen Z Takeaway
Kasus pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, jadi pengingat bahwa transparansi dan integritas pejabat publik itu harga mati di era keterbukaan informasi. Di tengah karier politik yang cukup panjang dan rekam jejak aktif di berbagai organisasi, publik tentu berharap proses hukumnya berjalan objektif dan terbuka.
Biar gimana pun, kepercayaan warga terhadap pemimpin lokal nggak cuma dibangun dari prestasi, tapi juga dari bagaimana mereka menghadapi ujian integritas tanpa drama dan tanpa manipulasi narasi.
