Efisiensi Jadi Fokus, Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Jadi Rp88,4 Juta
astakom.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan biaya haji, dengan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp88,4 juta per jamaah.
Angka yang diusulkan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR itu turun sekitar Rp1 juta jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya.
Dari total BPIH tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah diusulkan sebesar Rp54,92 juta per jemaah, atau 62 persen dari keseluruhan biaya. Sementara sisanya bersumber dari dana Nilai Manfaat.
“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH),” ujar Wamen Dahnil dalam paparannya, dikutip astakom.com, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, komposisi pembiayaan ini tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Pemerintah juga memastikan prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan.
“Pembebanan BPIH harus tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi pedoman utama kami,” kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan, usulan BPIH 2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi makro, di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp16.500 dan terhadap riyal Saudi sebesar Rp4.400, mengacu pada asumsi APBN 2026.
Komponen biaya yang dibebankan kepada jamaah meliputi biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup (living cost).
Sedangkan komponen yang dibiayai dari dana Nilai Manfaat mencakup pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta perlindungan dan pembinaan jamaah di Tanah Air maupun Arab Saudi.
Pemerintah berharap, usulan biaya tersebut dapat dibahas bersama DPR RI untuk ditetapkan secara tepat dan berkeadilan, sehingga penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.
Komitmen Prabowo Bikin Biaya Haji Lebih Terjangkau
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengungkapkan komitmennya untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan, bahwa efisiensi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama dalam mewujudkan biaya haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat.“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selain itu, Prabowo berkomitmen untuk membuat waktu tunggu haji lebih singkat. Kini, waktu tunggu memang sudah dipangkas dari 40 tahun menjadi hanya 26 tahun. Namun ia ingin agar waktu tunggu haji ke depan dapat lebih singkat lagi.
“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” tegasnya.
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi ngegas buat bikin biaya haji 2026 jadi lebih efisien, dan kabar baiknya, biayanya diusulin turun jadi Rp88,4 juta per orang, alias lebih murah sekitar sejuta dari tahun lalu. Dari total itu, jamaah bakal nanggung sekitar Rp54,9 juta (62%), sisanya ditopang dari dana Nilai Manfaat.Kata Wamen Dahnil, fokusnya bukan cuma nurunin angka, tapi juga nyari balance antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji biar sistemnya tetap sehat. Jadi, vibe-nya tuh kayak “smart spending” versi ibadah: efisien, transparan, tapi tetap nyaman dan aman buat semua calon jamaah.
