Presiden Madagaskar Diduga Kabur Tinggalkan Negeri dan Pemerintahanya
astakom.com, Antananarivo - Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, belakangan ini mengungkap bahwa dirinya telah meninggalkan negaranya lantaran kekhawatiran akan keselamatan pribadinya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pidato virtual yang disiarkan lewat media sosial pada Senin malam (13/10/2025). Meski demikian, ia tidak secara resmi menyatakan pengunduran diri sebagai kepala negara.
Krisis di negara kepulauan itu telah berkembang pesat dalam beberapa minggu terakhir, bermula dari gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang digerakkan oleh kelompok generasi muda, yang menyebut diri sebagai “Gen Z Madagascar”. Aksi-aksi ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan: dari pemadaman listrik dan air yang berulang hingga kelangkaan sumber daya dasar lainnya. Setelah itu, tuntutan mereka meluas ke kritik terhadap korupsi, biaya hidup tinggi, dan kurangnya pelayanan sosial oleh pemerintah.
Ketidakpuasan massa akhirnya memasuki fase baru ketika unit militer elite, CAPSAT, memutuskan untuk berbalik arah dan mendukung para demonstran. Pada Sabtu (11/10), pasukan ini menyerukan agar Rajoelina dan para anggota kabinetnya mundur, dan menyebut situasi yang terjadi sebagai upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal.
Dalam pidato daringnya, Rajoelina menyebut bahwa ia “terpaksa mencari tempat aman demi keselamatan nyawanya” setelah pihak militer mencoba mengambil alih gedung-gedung penyiaran nasional, sehingga siaran ulang pidatonya di TV mengalami penundaan berjam-jam. Pada akhirnya, pidato itu hanya disebarluaskan lewat Facebook kepresidenan, tidak melalui stasiun televisi nasional.
Satu satuan CAPSAT kemudian mengklaim bahwa mereka telah menguasai seluruh angkatan bersenjata Madagaskar, dan menunjuk seorang pejabat militer baru untuk memimpin. Meskipun Rajoelina tidak menyebut siapa yang berada di balik kudeta ini, menteri pertahanan negara itu dikabarkan mengakui penunjukan tersebut dalam situasi absennya presiden.
Komandan CAPSAT, Kolonel Michael Randrianirina, menyatakan bahwa tindakan pasukannya merupakan respons terhadap aspirasi rakyat, tetapi ia dengan tegas menyangkal bahwa langkah mereka adalah kudeta. Ia menyebut bahwa keputusan berikutnya harus diserahkan kepada warga, apakah Rajoelina harus turun atau tidak, dan menegaskan kemungkinan diadakannya pemilihan umum baru. Menurutnya, konflik antara pasukannya dan aparat keamanan sempat terjadi, menyebabkan seorang prajurit tewas, walaupun skala bentrokan yang besar tidak berlangsung.
Sementara kekacauan politik berlangsung, PBB melaporkan bahwa aksi protes selama tiga minggu terakhir telah merenggut sedikitnya 22 nyawa, dengan puluhan lainnya terluka. Lembaga global ini mengecam tindakan represif pemerintah terhadap demonstran, meskipun pihak berwenang membantah jumlah tersebut. Demonstrasi ini awalnya menyulut dari persoalan infrastruktur dasar, tetapi kemudian berkembang menjadi ekspresi rasa frustrasi yang jauh lebih luas terhadap rezim yang menjabat.
Serikat buruh dan organisasi sipil turut bergabung dalam gelombang demonstrasi. Di tengah kekacauan politik, otoritas di Antananarivo — ibu kota Madagaskar — serta kota-kota besar lain memberlakukan jam malam guna meredam aksi massa.
Duta Besar Amerika Serikat di Madagaskar sempat mengimbau warga negaranya agar tetap berada di tempat aman. Tak hanya itu, Uni Afrika menyerukan agar semua pihak—baik sipil maupun militer—menahan diri dan mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik.
Kabar soal keberadaan Rajoelina kini menjadi teka-teki. Ada spekulasi bahwa ia berada di Prancis, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Dalam konteks itu, muncul pula desas-desus bahwa ia dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis. ([Liputan6][1]) Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis pun memilih untuk tidak menanggapi secara terbuka rumor tersebut.
Terdapat fakta tambahan yang memperkeruh suasana: Rajoelina sendiri diketahui memiliki kewarganegaraan Prancis dan Madagaskar, sebuah fakta yang telah lama memicu ketegangan politik domestik di negara tersebut.
Politik Madagaskar sudah lama dikenal rawan instabilitas. Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, negara ini sering dilanda konflik internal dan pergantian pemerintahan melalui kudeta. Rajoelina sendiri sebelumnya muncul ke permukaan sebagai pemimpin transisi pasca kudeta tahun 2009 yang menggulingkan Presiden Marc Ravalomanana. Ia kemudian memenangkan pemilihan presiden pada 2018 dan kembali terpilih pada 2023 — meski di masa itu sebagian partai oposisi memilih untuk memboikot pemilu.
Situasi kini menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi selama masa jabatannya. Gelombang demonstrasi yang melibatkan generasi muda — yang tumbuh dalam era digital dan lebih mudah tersambung melalui media sosial — menghadirkan bentuk protes baru yang tidak mudah dikendalikan oleh pendekatan politik biasa.
Presiden Andry Rajoelina berada dalam posisi yang sangat rentan saat ini. Meskipun ia belum mengundurkan diri secara resmi, langkahnya meninggalkan negara mencerminkan tekanan luar biasa yang dihadapinya dari militer dan masyarakat. Keterlibatan satuan CAPSAT membawa konflik ini ke level institusional, bukan sekadar perselisihan antara rakyat dan pemerintah.
Ke depan, proses dialog, penyelesaian konstitusional, pemilihan baru, atau campur tangan mediator internasional bisa menjadi jalan keluar yang harus dinegosiasikan. Namun sekali pun di antara anjuran agar semua pihak menahan diri, ekspektasi publik tetap tinggi — rakyat Madagaskar menuntut perubahan nyata, akuntabilitas, dan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan dasar mereka tanpa represi.
