astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat (23/5).
Penunjukan Djaka menjadi simbol sinergi baru di tubuh Kementerian Keuangan, dengan harapan memperkuat tata kelola kepabeanan nasional melalui kepemimpinan yang tegas dan berintegritas.
Dalam hal ini, Djaka yang menduduki jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan posisi Askolani, yang kini menduduki jabatan baru sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Adapun pelantikan Djaka pada hari ini merupakan bagian dari rotasi dan pengisian jabatan eselon I yang melibatkan total 22 pejabat tinggi di lingkungan Kemenkeu.
“Dengan ini saya, Menteri Keuangan, resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani membacakan naskah pelantikan, dikutip astakom.com, Jumat (23/5).
Kepemimpinan Baru dengan Akar Disiplin Militer
Pelantikan Djaka menjadi catatan penting dalam sejarah reformasi kelembagaan di Kemenkeu. Ia menjadi figur pertama berlatar belakang militer yang dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada era pasca-Reformasi.
Meskipun berlatar belakang TNI, Djaka telah pensiun dari dinas militer dan membawa pengalaman strategis yang diyakini akan memperkuat pengawasan dan pelayanan kepabeanan serta cukai.
Dikutip dari Media Keuangan Kemenkeu, penunjukan figur militer dalam posisi ini bukan hal baru. Pada era Orde Baru, sejumlah pejabat tinggi Bea Cukai juga berasal dari kalangan militer, seperti Mayjen Slamet Danoesoedirdjo (1972–1973), Wahono (1981–1983), dan Jenderal Bambang Soejarto (1983–1985).
Namun, era reformasi menghadirkan tradisi baru yang lebih dominan diisi oleh pejabat karier dari kalangan sipil. Sehingga kehadiran Djaka ini menandai semangat integrasi dan kolaborasi lintas latar belakang, menjawab tantangan kompleksitas terhadap pengawasan arus barang lintas negara yang terus meningkat.
Penguatan kepemimpinan di tubuh Kemenkeu diharapkan mampu menjawab dinamika global dan domestik yang semakin menuntut transparansi, efisiensi, serta integritas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam dari para pejabat baru, Kemenkeu mengusung harapan besar untuk meningkatkan kinerja kelembagaan sekaligus menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata publik dan dunia internasional.
