BPS Tegaskan DTSEN Valid: Perubahan Desil Ikuti Kondisi Ekonomi Terkini
astakom.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) membantah persepsi kalau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) itu problematic alias tidak valid.
Isu ini sempat ramai dibahas dan bikin heboh masyarakat menyusul adanya penyesuaian ulang klasifikasi desil, terutama buat sebagian warga yang mendadak 'naik kasta' ke desil tertinggi, yaitu desil 9 dan 10.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pergeseran status pada kelompok desil (termasuk desil 9 dan 10) itu sebenarnya murni konsekuensi logis dari pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkala. Hal ini penting supaya data yang ada tetap relatable sama kondisi riil warga di lapangan.
Penyesuaian kategori desil
Amalia juga menampik tudingan adanya isu validitas dalam basis data DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil.
Ia menjelaskan kalau penyesuaian kembali kategori desil ini merupakan hasil dari proses verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bersama petugas sensus.
"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," kata Amalia di kompleks Widya Chandra, Jakarta, dikutip astakom.com pada Sabtu (29/08/2026).
BPS ajak masyarakat makin transparan
Polemik klasifikasi desil dalam DTSEN ini sebelumnya viral setelah ditemukan beberapa ketidakcocokan antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil, khususnya di kelompok desil 9 dan 10 yang merepresentasikan strata ekonomi teratas.
Penataan ulang data ini sengaja dilakukan demi memastikan profil penerima manfaat kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi alias salah sasaran di lapangan.
Proses pendampingan langsung oleh jajaran BPS kepada warga diklaim ampuh mengoreksi ketidaksesuaian data administratif, sehingga bisa menghasilkan potret sosial ekonomi yang benar-benar akurat.
Pemutakhiran data
Amalia menghighlight bahwa keterbukaan masyarakat saat memperbarui informasi adalah kunci utama untuk menjaga keandalan basis data tunggal nasional ini.
"Data itu dinamis, dan setelah kami lakukan pemutakhiran dengan pendampingan BPS serta kerja sama masyarakat yang kooperatif, terbukti datanya sesuai dengan fakta di lapangan. Kuncinya, pemutakhiran data itu sangat penting supaya selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat," katanya. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
BPS menegaskan DTSEN bukan data yang problematic atau nggak valid. Perubahan desil, termasuk warga yang tiba-tiba masuk desil 9–10, terjadi karena data sosial ekonomi terus diperbarui lewat verifikasi bersama masyarakat dan petugas. Jadi, status desil memang bisa berubah mengikuti kondisi terbaru—makanya keterbukaan warga saat pemutakhiran data jadi kunci biar kebijakan pemerintah makin tepat sasaran.
