Pajak Bocor Rp10 T Akibat Impor Ilegal, Kemenkeu Soroti Internal yang Slow Response
astakom.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru aja membongkar praktik pengemplangan pajak di sektor baja dan bahan bangunan yang merugikan kas negara. Nggak tanggung-tanggung, potensi kebocoran penerimaan negara akibat ulah nakal ini diperkirakan tembus lebih dari Rp10 triliun. Praktik ilegal tersebut disinyalir dilakukan oleh sejumlah perusahaan asing.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, indikasi kebocoran pajak ini melibatkan entitas usaha asing, salah satunya perusahaan asal China yang nekat beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
"Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi sesuai aturan seperti beberapa dari perusahaan China potensinya bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip astakom.com pada Sabtu (29/08/2026).
Merusak iklim persaingan
Purbaya menegaskan, kecurangan yang sudah terdeteksi sejak awal tahun ini bakal disikat habis dan dituntaskan pada 2027. Langkah penertiban ini mendesak banget untuk dilakukan, karena main curang begini bikin iklim persaingan industri nasional jadi rusak dan produk lokal kalah saing di rumah sendiri.
"Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," kata Purbaya.
Internal dinilai slow response
Bicara jujur, Purbaya mengakui kalau penanganan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sampai Bea Masuk di sektor ini belum bisa beres 100% tahun ini. Alasannya, karena penindakan di internal direktorat terkait terkesan agak slow response.
"Kendalanya penanganan di internal pajak masih lambat. Laporan resminya belum ada, tetapi secara gambaran kita tahu siapa saja yang bermain," ungkapnya.
Modus pelaku
Menkeu juga ngespill modus utama para pelaku. Menurutnya, pengemplangan pajak di sektor baja dan bahan bangunan ini erat banget kaitannya sama maraknya barang hasil impor ilegal yang dijual bebas di pasaran.
"Banyak juga praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual di tempat umum. Jumlah barangnya sangat banyak, kalau saya sebutkan satu per satu nanti jadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskan hal tersebut," katanya. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Kemenkeu lagi gaspol beresin dugaan kebocoran penerimaan negara di sektor baja dan bahan bangunan yang nilainya bisa tembus lebih dari Rp10 triliun. Modusnya diduga berkaitan dengan impor ilegal dan perusahaan yang nggak patuh aturan, termasuk sejumlah entitas asing. Selain bikin penerimaan negara bocor, praktik ini juga bikin industri baja lokal makin susah bersaing. Menkeu Purbaya menargetkan persoalan ini dibereskan pada 2027, meski mengakui penanganan internal pajak masih terbilang lambat.
