Bahas Skema Biaya Haji 2027: Pemerintah Bertekad Lindungi Beban Jemaah

astakom.com, Jakarta – Merespons  dinamika ekonomi dunia yang penuh tantangan, rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M kini tengah disusun oleh pemerintah.

Meski kenaikan biaya pada beberapa komponen haji sulit dihindari, pemerintah menjamin biaya yang dibebankan kepada jemaah akan diusahakan tetap bersahabat, sesuai instruksi Presiden.

Pemicu lonjakan biaya

Faktor eksternal disebut menjadi pemicu utama kenaikan BPIH kali ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah memaparkan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh imbas ekonomi dari konflik geopolitik global, inflasi internasional, serta kebijakan domestik Arab Saudi yang berdampak langsung pada biaya layanan di tanah suci.

"Sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan. Mulai dari biaya penerbangan akibat kenaikan harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan. Pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C, yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip oleh astakom pada Rabu, (1/7/2026).

Di samping lonjakan harga avtur yang mendongkrak tarif penerbangan, tingginya harga barang dan jasa di Arab Saudi juga memegang peranan krusial. Kedua variabel ini menjadi poin penting yang dihitung secara matang dalam perencanaan anggaran haji untuk tahun depan.

Fokus pembahasan anggaran

Saat ini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait masih terus mematangkan pembahasan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna meneliti setiap komponen biaya terkait besaran final BPIH 1448 H/2027 M.

Selaras dengan instruksi Presiden, pemerintah justru sedang mengusahakan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang ditanggung langsung oleh jemaah bisa ditekan menjadi lebih ringan. Langkah ini bakal ditempuh dengan memaksimalkan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat. Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan,” paparnya dalam rancangan skema yang saat ini sedang dikaji, pemerintah memproyeksikan adanya perubahan pada porsi pembagian pembiayaan haji.

Target subsidi 60%

Sebagai gambaran, pada musim haji tahun 2026 lalu, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji hanya menyumbang sekitar 39 persen, sementara 61 persen sisanya harus diakumulasikan dari jemaah. Untuk musim haji 2027 mendatang, pemerintah berikhtiar memulihkan komposisi tersebut. Targetnya, porsi subsidi dari nilai manfaat yang dikelola BPKH akan digenjot hingga mencapai 60 persen, sehingga beban real yang dibayar langsung oleh jemaah bisa dipangkas menjadi kisaran 40 persen saja.

Melalui penerapan skema ini, kualitas pelayanan bagi para jemaah dipastikan tetap ditingkatkan ke arah yang lebih baik, walaupun total biaya operasional haji secara keseluruhan meningkat. Langkah optimalisasi nilai manfaat ini pun dinilai memiliki pijakan argumentasi yang kokoh.

Pasalnya, saat pandemi COVID-19 melanda pada kurun waktu 2020 hingga 2021, pemberangkatan haji asal Indonesia sempat vakum total. Sementara pada 2022, kuota jemaah yang diberangkatkan pun dibatasi hanya 50 dari kapasitas normal. Jeda panjang tersebut secara otomatis memberikan ruang bagi dana kelolaan untuk berakumulasi, sehingga kini dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap memegang teguh prinsip tata kelola dana haji yang akuntabel.

Jaminan transparansi DPR

Guna memastikan transparansi, pemerintah menjamin seluruh rancangan skema anggaran tersebut akan dibahas secara detail sebelum akhirnya ditetapkan oleh DPR RI. Langkah penataan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan sikap kehati-hatian, menjaga keamanan dana haji, mendongkrak kualitas layanan di tanah suci, serta berkomitmen kuat untuk tidak memberatkan jemaah.

“Tujuan pada akhirnya menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, meskipun di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.” jelasnya. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Fix konflik geopolitik global dan naiknya harga avtur bikin biaya operasional Haji 2027 ikut melonjak. Tapi tenang aja, pemerintah lagi usahain skema subsidi dari BPKH naik sampai 60%, jadi beban yang dibayar jemaah justru bakal dipangkas biar lebih ramah kantong. High quality service, lower price!