Presiden Prabowo Gercep Panggil Kepala BPKP dan PPATK Pas Tau Ada Indikasi Penyelewengan di BGN
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto langsung gercep merespons isu miring yang menerpa Badan Gizi Nasional (BGN). Tak tanggung-tanggung, Kepala Negara langsung memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Langkah sideline ini diambil setelah Presiden mengendus adanya indikasi penyelewengan anggaran di internal lembaga baru tersebut, yang ironisnya diduga kuat melibatkan unsur pimpinan.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," ungkap Presiden Prabowo dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, kemarin (03/06/2026).
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," lanjut Presiden Prabowo.
Presiden tekankan integritas pemimpin
Presiden menegaskan bahwa kualitas suatu organisasi sangat bergantung pada integritas para top tier atau pimpinannya. Menurutnya, jika kendali di tingkat atas sudah bermasalah, dampak buruknya akan langsung merusak vibe kerja dan performa keseluruhan lembaga.
Bagi Presiden Prabowo, leadership yang bersih adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, terutama saat memimpin lembaga yang mengelola program-program strategis berskala nasional.
Masalah ini menjadi perhatian serius lantaran BGN mengemban core mission yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo menilai program ini adalah game changer untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menaikkan level kesehatan dan kecerdasan generasi penerus.
Skema pemenuhan gizi anak sekolah ini pun bukan eksperimen semata, melainkan instrumen valid yang sudah terbukti sukses digunakan banyak negara maju untuk memangkas angka kemiskinan.
Komitmen Presiden perkuat penegak hukum
Guna memastikan tidak ada lagi oknum yang berani menyalahgunakan uang rakyat, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya secara all-out terhadap penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum.
Ia bahkan menantang BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat lainnya untuk segera mengajukan daftar kebutuhan fasilitas atau regulasi yang diperlukan agar performa mereka makin galak. Langkah tegas ini diambil demi mengamankan anggaran negara sekaligus menjaga wibawa pemerintah tetap bersih di mata publik.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden Prabowo.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tuturnya.
Gen Z Takeaway
Respons cepat Presiden Prabowo terhadap dugaan penyelewengan di BGN menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pesannya jelas, anggaran rakyat wajib dijaga dan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan, terutama di lembaga yang mengemban program penting bagi masa depan generasi muda.
