Transportasi Publik Belum Ramah Semua Orang, Kemenhub Gaspol Benahi Layanan Inklusif
astakom.com, Jakarta - Akses transportasi publik yang nyaman ternyata belum sepenuhnya dirasakan semua kalangan. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga masyarakat di wilayah tertinggal masih menghadapi berbagai hambatan saat menggunakan transportasi umum.
Mulai dari fasilitas yang belum sepenuhnya aksesibel hingga pelayanan yang dinilai belum cukup sensitif terhadap kebutuhan pengguna menjadi tantangan yang masih ditemukan di lapangan. Padahal, mobilitas yang aman dan setara kini menjadi bagian penting dalam pembangunan transportasi berkelanjutan.
Kondisi itu kini menjadi perhatian serius pemerintah. Melansir siaran resmi Kementerian Perhubungan yang diterima redaksi astakom.com, Kemenhub memperkuat komitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif melalui Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta pada 19–21 Mei 2026.
Transportasi belum sepenuhnya setara
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Arif Toha mengatakan pembangunan transportasi tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur dan konektivitas semata, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan yang setara.
“Namun, kita juga menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan transportasi yang berkeadilan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Arif dalam keterangan tertulisnya yang diterima astakom.com, Rabu (20/05/2026).
Menurutnya, kelompok rentan masih menghadapi hambatan ganda, mulai dari keterbatasan akses fisik hingga kurangnya sensitivitas pelayanan di berbagai moda transportasi.
Fokus benahi SDM
Kemenhub menilai pelayanan transportasi yang inklusif tidak cukup hanya dibangun lewat fasilitas modern. Pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” katanya.
Selain penguatan SDM, pemerintah juga menargetkan percepatan kebijakan yang ramah kelompok rentan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memperluas layanan transportasi inklusif di berbagai daerah.
Workshop libatkan ratusan peserta
Workshop pelayanan transportasi ramah kelompok rentan sendiri pertama kali diselenggarakan pada 2019. Tahun ini menjadi pelaksanaan kedelapan yang digelar bersama Tim Inklusi Disabilitas Kemenhub dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).
Sebanyak 252 peserta mengikuti kegiatan tersebut, mulai dari perwakilan unit kerja Kemenhub, operator transportasi, BUMN dan BUMS sektor transportasi, kementerian/lembaga, hingga komunitas disabilitas.
Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi praktik baik pelayanan transportasi inklusif, mulai dari layanan di Terminal Tipe A Tingkir, layanan inklusif Transjakarta, pemenuhan aksesibilitas sektor transportasi, hingga pengenalan invisible disability. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Transportasi publik bukan cuma soal kendaraan modern atau perjalanan cepat, tapi juga soal apakah semua orang bisa mengaksesnya dengan aman dan nyaman. Ketika layanan makin inklusif, mobilitas jadi lebih setara tanpa ada yang merasa “tertinggal” di perjalanan.
