KSP Lakukan Pertemuan dengan KPK: Bahas Penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
astakom.com, Jakarta — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Kantor KSP, Jakarta, guna memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Pertemuan ini fokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, termasuk rencana penyempurnaan regulasi untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga antara Bappenas, KPK, Kemendagri, KSP, dan Kemenpan RB.
“Kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menkeu (Menteri Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terlibat,” ungkap Dudung di Kantor KSP, Selasa (5/5/2026).
Langkah mengawal program prioritas
Langkah penguatan ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam mengawal program-program prioritas nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat ini terganggu oleh celah-celah administratif maupun praktik koruptif yang dapat merugikan keuangan negara.
Ia menjelaskan bahwa laporan berkala mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto setiap semester.
Meski rutin dilaporkan dua kali setahun, ia optimis Presiden akan memberikan atensi yang lebih mendalam mengingat persoalan ini berkaitan langsung dengan transparansi pengelolaan anggaran rakyat.
Perbaikan sistem pengawasan program
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa posisi KPK dalam kolaborasi ini adalah memperkuat fungsi pencegahan melalui perbaikan sistem pengawasan.
"Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan," Kata Agus.
Agus juga mengatakan bahwa strategi pencegahan akan diterapkan secara komprehensif di setiap tahapan program pemerintah. Langkah ini dilakukan tanpa terbatas pada aspek tertentu saja, dengan tujuan menutup ruang bagi potensi penyimpangan sejak tahap awal perencanaan.(aLf/aRsp)
Gen Z Takeaway
Pertemuan KSP dan KPK ini nunjukin pergeseran ke “main di hulu” dalam pencegahan korupsi: fokusnya bukan cuma penindakan, tapi pembenahan sistem dan koordinasi lintas lembaga biar celah makin sempit. Dengan rencana perluasan peran Kemenkeu dan BPKP serta pengawalan program prioritas seperti MBG, pemerintah dorong governance yang lebih rapi dan transparan sejak awal.
