Upgrade Layanan Haji: Menhaj Tekankan Pengawas serta Tim Monev Petugas Haji Diperkuat
astakom.com, Jakarta – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kalau integritas petugas adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Pernyataan ini diungkapkan pada pembukaan Rapat Konsolidasi untuk Petugas Pengawas, Asisten, dan Pendukung Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas I, Jakarta.
Prioritas utama arahan Menteri tersebut terfokus pada modifikasi nomenklatur dari "petugas pengawas" menjadi "petugas pengawas serta tim pemantauan dan evaluasi (MONEV)".
Perubahan ini gak hanya sekadar penggantian nama, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan yang menyeluruh.
“Transisi ke petugas pengawas dan tim pemantauan dan evaluasi merupakan upaya kami untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelas Menteri pada arahannya, Selasa malam, dikutip oleh astakom pada Rabu, (15/4/2026).
Kemenhaj Bersihkan' 80% praktik Non-Prosedural
Dia menilai kalau penguatan ini adalah refleksi dari visi Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan mutu pelayanan melalui kementerian Haji dan Umrah yang baru saja dibentuk.
"Kemenhaj telah berhasil melakukan upaya untuk membersihkan 70–80% praktik non-prosedural dalam penugasan petugas haji, dan sisanya akan diperketat melalui pengawasan tim ini," ucapnya.
Persiapan tidak terpengaruh eskalasi Timur tengah
Di tengah kondisi geopolitik yang berubah-ubah di Timur Tengah, Menteri menjamin kalau selama Pemerintah Arab Saudi tidak menghentikan ibadah haji, keberangkatan para jamaah akan terus berlanjut tanpa membebankan biaya ekstra kepada mereka.
"Pemerintah saat ini sedang melakukan diskusi intensif terkait pemenuhan anggaran yang dibutuhkan, termasuk mekanisme pembiayaan, mengingat jumlah nominalnya yang signifikan," tegas Menteri.
Ia juga menjamin kalau jadwal keberangkatan jamaah haji tetap terjaga, dengan kelompok pertama (kloter) masuk ke asrama haji pada tanggal 21 April dan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 22 April 2026.
Menteri menutup arahannya dengan me remind semua petugas untuk selalu memelihara kerendahan hati, profesionalisme, dan integritas sebagai satu kesatuan Delegasi Haji Republik Indonesia.
116 Ahli dan 70 Personel TNI-Polri Siaga
Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, melaporkan kalau dalam pertemuan konsolidasi ini hadir 116 peserta dari berbagai instansi, termasuk 1 Kementerian Koordinator, 7 Kementerian, 9 Lembaga Pemerintah Pusat, dan 1 Pemerintah Daerah.
Pengawasan ini juga di support oleh kehadiran 70 petugas perlindungan jemaah haji (Linjam) dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia).
Inspektur Jenderal berpendapat kalau kolaborasi dan sinergi antar lembaga ini adalah wujud dari semangat kesatuan dalam mendukung keberhasilan misi Haji.
Sebelumnyq, diberitakan oleh astakom kalau Inspektorat Jenderal telah menentukan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (KPI) demi meraih keberhasilan pada pelaksanaan Ritual Haji 2026.
Melalui indikator-indikator itu, Inspektur Jenderal mengharapkan kalau indikator-indikator tersebut bisa berperan sebagai pedoman bagi para petugas dalam mendukung suksesnya misi Haji yaitu Keberhasilan dalam Pelaksanaan, Keberhasilan dalam Ekosistem Ekonomi, dan Keberhasilan dalam Tata Krama serta Peradaban Haji sambil tetap mengutamakan aspek kepatuhan, akuntabilitas, serta manajemen risiko. (nAD/aRsp)
Gen Z Takeaway
POV: When the government finally gives our Hajj management a major 'glow up' for 2026. Kemenhaj beneran lagi mode serius buat bersih-bersih birokrasi dan mastiin petugas yang berangkat itu emang yang punya integritas tinggi, bukan hasil jalur "orang dalam". Meskipun situasi geopolitik lagi nggak menentu, pemerintah tetep kasih jaminan kalau jemaah bakal berangkat aman tanpa biaya tambahan yang bikin kantong jebol. It’s giving major 'professional & transparent' energy for all our future pilgrims!
