Jumat, 13 Mar 2026
Jumat, 13 Maret 2026

BGN Pastiin Anggaran MBG Tidak ‘Ganggu’ Pagu Kementerian Lain

astakom.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dikhawatirkan publik bakal mengganggu anggaran kementerian lain dipastikan tidak benar.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran tersebut tercatat dalam rincian output fungsi kesehatan.

“Ada anggaran BGN sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terbukti dari anggaran Kemenkes dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh BGN,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin (1/3/2026).

Tak mengurangi jatah anggaran pendidikan

Dadan menjelaskan, sama halnya dengan alokasi untuk pendidikan, BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan,” ujarnya.

“Maka, ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kemendikdasmen karena dari tahun ke tahun terus naik, tidak mengganggu Kemendiktisaintek juga karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” tambah Dadan.

Tunjangan guru alami peningkatan

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” pungkas Dadan.

Melansir astakom.com, sebelumnya diberitakan tahun 2026, program Revitalisasi Satuan Pendidikan tetap diteruskan, bahkan diperluas. Disiapkan Rp 14 triliun dari APBN untuk merevitalisasi 11.474 satuan pendidikan.

Selain itu, good newsnya adalah Presiden Prabowo berencana buat ngasih tambahan anggaran revitalisasi buat 60 ribu satuan pendidikan.

Gen Z Takeaway
BGN memastikan anggaran MBG tak memangkas jatah Kementerian Kesehatan maupun kementerian pendidikan, karena alokasinya masuk fungsi kesehatan dan pendidikan yang tetap naik dari tahun ke tahun. Tunjangan guru juga meningkat hampir 10 persen, jadi MBG diklaim tetap jalan tanpa ganggu pos anggaran lain.

Feed Update

Hilal Check! BMKG & BRIN Prediksi Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret

astakom.com, Jakarta - Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, muncul diskursus mengenai perbedaan tanggal hari raya yang diprediksi jatuh antara 20 atau 21 Maret 2026. Sebagai rujukan...

Kemenpar Gaspol Benahi Standar Usaha Pariwisata, Perkuat Perizinan dan Sertifikasi

astakom.com, Jakarta – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) terus memperkuat tata kelola sektor pariwisata dengan menekankan pentingnya perizinan, standardisasi, dan sertifikasi bagi pelaku usaha...

Mendikdasmen Resmikan 726 Sekolah Hasil Revitalisasi TA 2025 di Aceh

astakom.com, Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran (TA) 2025 di Kabupaten Bireuen, Provinsi...

Eks Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK Hari Ini untuk 20 Hari Pertama

astakom.com, Jakarta — Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak...

Satgas PKH Segel Tambang Ilegal PT Mineral Trobos di Malut, Denda lagi Dihitung

astakom.com, Jakarta — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos yang diduga melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan...

Seskab Teddy Minta Masyarakat Dukung PP Tunas: Lindungi Anak di Ruang Digital

astakom.com, Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung implementasi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola...