Soal Keterlibatan Indonesia dalam BoP, Bakom RI: Masyarakat di Imbau Cermat Menyerap Informasi
astakom.com, Jakarta — Joinnya Indonesia ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Angga Raka Prabowo, ngasih tau kalo Presiden Prabowo Subianto, menggunakan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab penuh dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia.
Angga mengatakan keterlibatan Indonesia dalam BoP, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kedaulatan negara, keamanan nasional, maupun keselamatan warga negara Indonesia.
“Presiden Prabowo menegaskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia,” ujar Angga, berdasarkan rilis yang diterima redaksi astakom.com, Jumat (6/2/2026).
“Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan,” tambah Angga.
Presiden justru membuka ruang diskusi khusus
Angga mengatakan, Presiden justru memilih membuka ruang dialog yang luas dan terbuka dengan tokoh nasional, mantan pejabat, akademisi, serta praktisi diplomasi agar setiap kebijakan dapat dikaji secara kritis.
Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Komitmen dukung palestina sesuai amanat konstitusi
Angga juga mengatakan, komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan berlandaskan amanat konstitusi.
Namun, Presiden memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan melalui jalur diplomasi yang terukur, tidak gegabah, serta tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai prioritas utama.
“Presiden menegaskan bahwa Indonesia masuk dalam setiap forum internasional dengan tujuan jelas: mendorong perdamaian yang adil dan bermartabat, tanpa mengorbankan keselamatan rakyat dan posisi strategis Indonesia,” ujar Angga.
“Opsi untuk meninjau kembali atau menghentikan keterlibatan selalu ada apabila bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” tambah Angga.
Masyarakat diimbau cermat menyerap informasi
Badan Komunikasi Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh, serta memahami bahwa sebagian proses diplomasi bersifat sensitif dan memerlukan kehati-hatian dalam penyampaian ke ruang publik.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, sembari memastikan bahwa setiap langkah Presiden Prabowo sepenuhnya berpihak pada kepentingan bangsa dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Angga.
