Menolak di Bawah Kementerian, Polri di Bawah Presiden Sejalan dengan Sikap Prabowo Subianto
astakom.com, Jakarta — Soal Polri tidak di bawah kementerian dan tetap dibawah presiden, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan hal tersebut sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman menegaskan, Prabowo sejak September 2023 telah menegaskan posisi Polri harus berada di bawah langsung presiden RI dan bukan di bawah kementerian.
"Soal pernyataan tegas Kapolri menolak posisi Polri di kementerian. Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
“Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” tambah Habiburokhman.
Kapolri sangat loyal kepada Prabowo
Habiburokhman juga bersaksi bahwa Kapolri sangat loyal kepada Presiden Prabowo. Bentuk loyalitas tersebut ditunjukkan dengan beberapa langkah konkret.
Pertama, ada pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum Presiden RI membentuk Tim Reformasi Polri. Kedua, adalah saat Kapolri menolak posisi Polri di bawah kementerian.
"Kami perlu tegaskan bahwa pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden justru merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri yang merespon keinginan Presiden Prabowo mempercepat reformasi Polri. Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif," tegas Habiburokhman.
Kapolri tolak Polri di bawah kementerian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga sudah menolak wacana untuk menempatkan Polri di bawah kementerian.
Menurutnya bila Polri berada di bawah kementerian, artinya sudah melemahkan institusi Polri dan melemahkan negara.
"Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden," ujar Sigit dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).
Sigit mengatakan, kedudukan Polri di bawah presiden sudah ideal dan sesuai dengan mandat Reformasi 1998.
"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot," kata dia menegaskan.
