Habiburokhman Resmi Jadi Ketua Tim Verifikasi MPR dalam Pemilihan Wapres
Habiburokhman pimpin tim verifikasi cawapres MPR. Sebanyak 22 syarat diperiksa sebelum pemilihan pada 9 Desember 2026.
Habiburokhman pimpin tim verifikasi cawapres MPR. Sebanyak 22 syarat diperiksa sebelum pemilihan pada 9 Desember 2026.
MPR mempertimbangkan menggeser sidang pemilihan dan pelantikan Wapres dari 2 menjadi 9 Desember 2026 karena benturan agenda dewan.
Habiburokhman menduga ada aktor besar di balik penyadapan Prabowo dan meminta aparat mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak politik terkait kasus ini.
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal dapat menghapus prestasi eks Kapolri LSP dan meminta Polri mengusut kasus secara transparan hingga tuntas.
Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit diproses profesional, objektif, dan transparan.
Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan menyerap aspirasi publik agar regulasi sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan 20 elemen masyarakat dan menargetkan penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026 mendatang.
Komisi III DPR RI mengebut RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahan di Paripurna pada 15 Desember 2026 setelah pembahasan KUHAP rampung di masa reses.
DPR mematangkan RUU Perampasan Aset untuk pulihkan kerugian negara, lindungi HAM, dan memastikan fasilitas publik tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat politik penguasa, aparat harus berintegritas tanpa kriminalisasi.