Sumbar Darurat Tambang Ilegal, Andre Rosiade dan Polri Turun Tangan Menertibkan
astakom.com, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri menyikapi maraknya praktik penambangan emas ilegal di berbagai wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
Upaya ini dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang dinilai sudah berlangsung lama dan kian meluas.
Andre menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan emas ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) terus ditemukan di sejumlah kabupaten seperti Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan daerah lainnya di Sumbar.
“Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat itu marak. Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan dan juga Kabupaten Sijunjung dan beberapa tempat lain,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).
Langkah tindak tegas pelaku penambangan ilegal
Andre menyatakan bahwa koordinasi dengan Bareskrim Polri akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa penurunan tim ke lapangan untuk menindak para pelaku penambangan ilegal.
Ia menegaskan kehadirannya di Mabes Polri bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan secara nyata dan tidak berhenti di tataran wacana.
“Kita akan berkoordinasi agar segera Mabes Polri menurunkan tim. Dulu juga sudah pernah Pak Kapolri Listyo Sigit turun, hilang berapa bulan, habis itu muncul lagi. Kita harapkan hari kedatangan saya untuk berkoordinasi dalam rangka memastikan ini selesai,” ucapnya.
Sejalan dengan komitmen Prabowo
Andre menambahkan bahwa upaya penertiban tambang ilegal sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia menilai aktivitas pertambangan liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di Sumatera Barat.
“Kita tentu tidak ingin kerusakan lingkungan ini membuat bencana alam baru datang lagi. Untuk itu sesuai komitmen Presiden, lalu juga komitmen Kapolri yang memang tegas untuk menghilangkan tambang ilegal dan tambang liar,” katanya.
Atas dasar itu, Andre menegaskan pentingnya koordinasi dengan Bareskrim Polri agar penanganan kasus tidak berhenti pada perkara pidana individual semata, melainkan menyasar akar persoalan tambang ilegal yang lebih luas.
