Negara Mau Salurkan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Banjir Tapi Pemda di Aceh Banyak yang Belum Verifikasi Data
astakom.com, Jakarta- Pemerintah kembali menyampaiakan update kondisi lapangan atas giat pemulihan wilayah terdampak banjir Sumatera di posko Halim Perdanakusuma hari ini Senin (29/12/2025). Dilaporkan pagi tadi, laporan progress penanggulangan korban banjir Sumatera kepada awak media kali ini dipimpin oleh Mensesneg Prasetyo Hadi bersama Menko Pratikno.
Tampak hadir juga beberapa pimpinan dari kementeria lembaga terkait yang secara bergantian memaparkan progress capaian pemulihan serta rencana-renacana penanggulangan yang akan terus dilakukan.
Selain laporan distribusi logistik, BNPB dan Kemndagri juga melaporkan progress pendataan calon penerima bantuan uang tunai pengganti hunian sementara. "Ada warga terdampak tidak memilih huntara, namun PNPB akan memberikan dana tunggu huntara kepada mereka" Ucap Abdul Muhari kepada Pusdatin BNPB, Senin (29/12/2025)
verifikasi pencairan bantuan by name by adress
"Sedang dilakukan pendataan awal sebanyak 16264 data KK nama yang sudah by name dan by adress. Dari Bupati dan walikota yang sudah verfikasi dan divalidasi dengan data dari Kemendagri" LanjutnyaRenncananya dari hasil validasi data tahap pertama tadi, Pemerintah akan memberikan Rp.600.000 per kepala keluarga perbulan bagi warga terdampak yang tidak berada di Huntara.
Selain tahap validasi, saat ini juga sudah mulai dilakukan persiapan pencairan bantuan uang tunai itu. "Rekening para calon penerima sudah dibuka di Bank Himbara. Pihak pemerintah bersama Kecamatan, Keluran dan aparat Desa akan jemput bola menyalurkan langsung kepada yang berhak, Sehingga calon penerima tidak perlu bawa KTP/KK " Abdul Muhari menjelaskan.
Pembukaan dan pendataan rekening
Dari data Pusdatin BNPB tadi, sebanyak 16624 calon penerima sudah dibuka pembukaan Rekening bagi calon penerima hingga Jumat (01/12/2026).Abdul Muhari menyampaiakan rencananya BNPB pekan depan secara bertahap bagi para pengngsi yang saat ini tinggal bersama kaeluarga- keluarga yangg tidak terdampak sudah bisa menerima bantuan tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi juga menghimbau, dalam hal rencana mekanisme penyaluran tadi, sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo.
"Dengan mekanisme simple tadi, sesuai arahan Peresiden Prabowo agar para korban terdampak banjir tidak disulitkan dengan persyaratan administrasi (karena ini force majaeure)" Jelas Mensesneg.
Kemendagri lapor hasil validasi data dari kepala derah terdampak
Bersamaan dengan laporan konfrensi pers tadi (29/12/2025), Kemendagri menyampaikan hasil rapat terkini dengan 3 Gubernur dan walikota/ Bupati yang lokasinya terdampak banjir Sumatera untuk melakukan validasi data korban terdampak.Disampaikan langsung Mnedagri Tito Karnavian, validasi data dengan para Pemda terkait sangat penting karena menyangkut rencana pemberian hunian sementara, bantuan pengngsi yang tinggal diruumah kerabatanya, dan pembangunan hunian tetap.
Mendagri Tito mengakui masih terus mengejar validasi dan singkronisasi data-data calon penerima tersebut dari para kepala daerah. "Persoalan percepatan data untuk pemberian bantuan 15 sampai dengan 30 juta berdasarkan data yang divalidasi terkini dalam rapat dengan kepala daerah yang warganya terdampak. Dan bantuan ekonomi 5 juta selama 3 bulan" ujar Tito.
Pemda Aceh masih banyak belum laporan verifikasi data
Data sementara yang sedang divalidasi dari Pemda-pemda terdampak disampaikan Tito 68.850 rusak ringan di Aceh, rusak sedang 37529, rusak berat sekitar 56 ribu lebih.Dari 3 Provinsi tadi, Mendagri Tito menyampaiakn "Provinsi Sumatera barat data sudah hampir dikirimkan semua. Sumut masih sebagaian. Sementara di Aceh masih banyak kab/ kota yang belum mengirimkan data warga terdampak yang akan dibantu oleh pemerintah.
Kesertaan Kemendagri dalam melakukan singkronisasi data korban bencana tadi menjadi penting, guna memudahkan BNPB dan BPS juga bergeak untuk mengumpulkan data.
Aparat hukum dilibatkan monitor validasi data bantuan
Selanjutnya Tito memastikan agar tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan data yang bisa saja merugikan keuanga negara, akan dilibatkan unsur aparat penegak hukum memonitor penyaluran dan validasi dat-data tadi "Polres/ Polda, kemudian dari Kejaksaan juga melekat membantu dan BPKP terlibat validasi" Ucap Mendagri Tito Karnavian kepada awak media Senin (29/12/2025)Selanjutnya Kemendagri juga mengingatkan para Pemda terdampak agar bisa secara cepat dan secara bergelombang menyelesaikan ajuan data korban tadi.
"Untuk diserhakan kepada BNPB dan Kemenetrian Sosial" lanjut Tito. (aSP)
