astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional hari ini. Pengumuman ini dilakukan tepat pada hari ini dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November. 2025
Rencananya, pengumuman nama-nama yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional ini akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pengumuman dijadwalkan Senin (10/11/2025) sore.
Menanggapi hal tersebut, terdapat beberapa pihak yang sepakat dan mendorong agar penganugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto tidak terlalu di persoalkan.
Redaksi astakom.com menelusuri beberapa opini pandangan tokoh- tokoh tersebut sebagai berikut.
Bambang Soesatyo: Penganugerahan Pahlawan Nasional juga Diputuskan dalam Sidang MPR
Eks Ketua MPR RI ke-15 periode 2019–2024, yang saat ini merupakan Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yakin Presiden Prabowo Subianto tidak ragu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Mengingat dasar hukum, dukungan dan proses politiknya di Sidang Paripurna MPR RI.
“Keputusan itu disahkan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 yang dihadiri lebih dari dua pertiga anggota MPR dari unsur DPR dan DPD. Sebelum sampai pada tahap pengesahan, keputusan tersebut telah melalui serangkaian rapat intensif,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Menlu Sugiono: Soharto merupakan Pemimpin yang Berjasa bagi Pembangunan Indoensia
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mendukung rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurut Sugiono, keduanya merupakan tokoh nasional yang berjasa besar bagi Indonesia.
“Partai Gerindra menyambut baik dan mendukung usulan untuk menjadikan Presiden ke-2 dan ke-4, Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai pahlawan nasional. Keduanya, menurut kami, merupakan pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa besar terhadap Republik Indonesia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Sabtu (8/11/2025).
Politi dan Artis Nurul Arifin: Jasa Soeharto pada Pembangunan dan Stabilitasn Nasional
Anggota Komisi I DPR RI periode 2024-2029, Nurul Arifin, menilai Soeharto memiliki jasa besar menjaga stabilitas nasional. Selain itu, Soeharto dinilai Nurul meletakkan fondasi pembangunan ekonomi Indonesia menuju kemajuan.
“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).
Razikin Juraid: Peletak Dasar Pembangunan Kemandirian Nasional yang Terencana
Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Razikin Juraid, menyampaikan dukungan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya, terlepas dari kontroversi sejarah yang menyertai masa pemerintahannya, Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi Indonesia modern.
“Peran beliau dalam membawa Indonesia keluar dari situasi sulit, membangun kemandirian pangan, serta menata pembangunan nasional secara terencana adalah capaian besar yang memberi dampak hingga sekarang,” ungkap Razikin, yang juga menjabat sebagai Presiden Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.
Pandangan Sahmin Madina
Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina, menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional Soeharto sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa.
“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujarnya.
Aakademisi Abdul Haris Fatgehipon: Hormati Pemimpin Bangsa secara Layak dan Beradab
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa secara spiritual Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan namun secara kenegaraan, penghargaan tersebut penting sebagai simbol penghormatan bangsa terhadap pemimpin yang telah berjasa bagi negara.
“Secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional. Yang beliau butuhkan adalah doa agar diampuni segala khilafnya. Tetapi, sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” ujar Abdul Haris dalam keterangan dikutip, Minggu (9/11/2025).
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dipandang sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para tokoh dan menutup perbedaan politik dengan semangat persatuan nasional.
Langkah ini juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia mampu menempatkan sejarah secara proporsional menghormati jasa, tanpa menafikan evaluasi atas perjalanan kepemimpinan masa lalu. (aLf/aSP)
Gen Z Takeaway
Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto menuai banyak dukungan, dianggap bentuk kedewasaan bangsa dalam menilai sejarah. Meski masa pemerintahannya penuh kontroversi, banyak yang menilai jasanya besar bagi stabilitas dan pembangunan Indonesia.
