Ramai Anggota DPR Komentari Polemik Whoosh: Apresiasi Pemerintah dan Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Proyek
astakom.com, Jakarta- Proyek kemitraan kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh sedang jadi polemik. Salah satu kemitrran investasi Indonesia- Tiongkok yang berlangsung dimasa Presiden Jokowi itu kini disorot publik. Pembiayaan sekalgus pengembalian investasi proyek Whoosh itu dianggap banyak kalangan sangat simpang siur.
Hingga berbagai pihak turut merespons. Mulai dari nilai investasi, efektifitas operasional, komitemen partnership yang tidak clear, hinigga terkait dugaan biaya yang menggelembung atau markup dari proyek ini. Hinga sejumlah Anggota DPR turut merespons polemik Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Respons Banggar DPR
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, proyek Whoosh awalnya dirancang sebagai kerja sama business to business antara pihak swasta. Namun, dalam perjalanannya, proyek strategis nasional itu kemudian diambil alih oleh pemerintah.
Dengan perubahan skema tersebut, Said mengatakan, risiko keuangan yang timbul kini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan lagi swasta.
“Bahwa kemudian Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan melihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Menurut Said, apabila utang Whoosh memang harus dibebankan ke APBN, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.
Kemungkinan Pembiayaan dari APBN?
Meskipun tidak keberatan dengan kemungkinan pembiayaan melalui APBN, Said mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dana maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan kereta cepat.
“KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik, tetapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik,” tegasnya.
Said menambahkan, perhatian terhadap utang Whoosh semakin relevan karena pemerintah berencana melanjutkan proyek kereta cepat hingga Jakarta-Banyuwangi. Ia menilai, penyelesaian persoalan utang dan evaluasi proyek kereta cepat menjadi penting agar tahapan selanjutnya dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
Apresiasi Niat Baik Pemerintah
Anggota DPR RI lainya dari Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, mengatakan, pemerintahan dan pemimpin yang baik akan melanjutkan dan menyelesaikan masalah Kereta Cepat Whoosh.
Menurut Sartono, apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencerminkan bahwa pemerintah bekerja untuk masyarakat.
“Saya lihat ada jalan. Kalau pemerintahan yang baik, pemimpin yang baik, walaupun mekanisme B to B, akan mengevaluasi dan ya diteruskan. Ada keberlanjutan, kalau tidak baik ya dievaluasi untuk diperbaiki ,” kata Sartono di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
“Saya rasa apa yang disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah clear. Apalagi ada pernyataan Presiden Prabowo soal kereta cepat,” lanjutnya.
Yang pasti, kata Anggota Komisi VI DPR RI itu, bila ada masalah hukum dalam kasus kereta cepat tersebut, maka harus diselesaikan secara hukum, tidak dipolitisasi.
“Harus dipisah antara hukum dengan kepentingan publik. Kalau ada masalah hukum, proses secara hukum. Ibarat makan bubur, disisir dari pinggirnya, jangan buburnya dibuang,” kata Sartono.(aLf/aRSp)
Gen Z Takeaway
Isu utang dan pengelolaan proyek kereta cepat Whoosh makin ramai setelah Presiden Prabowo bilang pemerintah bakal ambil alih tanggung jawabnya. Said Abdullah dari DPR menyoroti pentingnya transparansi, apalagi kalau beban utangnya masuk ke APBN, sementara ia juga dorong KPK buat turun tangan biar publik yakin proyek ini bersih dari penyimpangan.
Di sisi lain, Sartono Hutomo menilai langkah Prabowo dan AHY udah on track, pemerintah yang baik itu bukan cuma nerusin proyek besar, tapi juga berani beresin masalahnya tanpa drama politik. Intinya, publik pengen lihat keberlanjutan dan akuntabilitas jalan bareng, bukan saling tabrak.
