Eks Penyidik KPK dan Anggota DPR Komentari Polemik Proyek Kereta Cepat Whoosh

astakom.com, Jakarta - Proyek kemitraan kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh sedang jadi polemik. Salah satu kemitrran investasi Indonesia- Tiongkok yang berlangsung dimasa Presiden Jokowi itu kini disorot publik. Pembiayaan sekalgus pengembalian investasi proyek Whoosh itu dianggap banyak kalangan sangat simpang siur.

Hingga berbagai pihak turut merespons. Mulai dari nilai investasi, efektifitas operasional, komitemen partnership yang tidak clear, hinigga  terkait dugaan biaya yang menggelembung atau markup dari proyek ini.

Respons Anggota DPR RI

Dilansir dari beberapa media, Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI, mempertanyakan pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh sebagai investasi sosial.

Herman menanyakan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian jika proyek tersebut dipandang investasi sosial.

“Kalau investasi sosial, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kerugian KCIC dan konsorsium BUMN?” kata Herman dikonfirmasi dari media, Kamis (30/10/2025).

“Sejak awal, proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah,” lanjut dia.

Herman mengatakan bahwa Komisi VI akan membicarakan persoalan Whoosh itu dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Herman juga mengatakan untuk mendukung pengusutan dugaan korupsi proyek Whoosh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ditemukan dugaan markup.

Ia menekankan penanganan perkara tersebut tidak boleh tebang pilih.

“Siapapun tidak boleh tebang pilih,” ujar Herman.

Eks Penyidik Senior KPK Menanggapi

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo juga turut angkat bicara mengenai penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yudi menyebut terdapat dua hal yang wajib didalami KPK guna membongkar unsur pidana korupsi dalam proyek Whoosh.

Pertama, Yudi mendorong KPK menelusuri perencanaan proyek Whoosh. Yudi menilai perencanaan ini mesti dikuliti KPK guna menemukan potensi dugaan korupsi.

"Tentu bisa mulai menelusuri mulai dari perencanaan. Nanti di situ ada perencanaan, ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pengerjaan. Ini termasuk prediksi penumpang dan pendapatan yang akan didapat dari proyek itu," kata Yudi dilansir dari media pada Kamis (30/10/2025).

Kemudian, Yudi menganjurkan KPK untuk menggali proses pembangunan proyek Whoosh. Lewat penyelidikan itu, Yudi menilai dugaan markup saat pembelian lahan bisa saja terbongkar.

"Menurut saya proses pembangunannya wajib ditelusuri. Ini untuk mengetahui apakah terjadi mark up menyangkut pembelian lahan," ujar Yudi.

Pemerintah akan Bahas secara Khusus

Disamping itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa pemerintah akan membahas secara khusus soal restrukturisasi utang proyek Whoosh.

Rasanya, pemerintah saat ini juga merasakan dilema imbas proyek ini. Dikarenakan pembayaran utang Whoosh akan menggunakan APBN atau tidak.

Ketika ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025) malam kemarin, Airlangga mengaku belum ada pembahasan soal utang Whoosh di rapat yang digelar sejak sore dengan Presiden Prabowo.

Hanya saja, Airlangga memastikan akan ada pembahasan khusus di antara Kabinet Merah Putih soal isu utang Whoosh.

"Itu nanti dibahas khusus," katanya singkat ditemui usai rapat.

Ketika dikonfirmasi lagi apakah akan ada pembahasan dengan Prabowo soal ini, Airlangga kembali menegaskan akan dilakukan pembahasan khusus.

"Akan ada pembahasan khusus," sebut Airlangga singkat.

Namun, ketika narasi pengembalian investasi menyeruak ke publik, seketika proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini memantik respon berbagai kalangan, hingga terendus potensi praktik diiligence proyek yang tidak clear. (aLf/ aRSp)

Gen Z Takeaway

Polemik soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh makin panas setelah pernyataan Jokowi yang menyebutnya sebagai “investasi sosial”. Kritik muncul dari DPR, seperti Herman Khaeron, yang menilai kalau proyek dikelola BUMN, maka kerugian juga harus dipertanggungjawabkan secara bisnis, bukan sosial.

Sementara pemerintah, lewat Menko Airlangga, memilih berhati-hati dan menyiapkan pembahasan khusus soal restrukturisasi utang Whoosh. Intinya, proyek ambisius ini lagi di persimpangan antara idealisme pembangunan dan realitas finansial. Publik juga menunggu transparansi langkah selanjutnya.