Upayakan Biaya Haji Terjangkau, Wamenhaj Targetkan Pembahasan Rampung Awal November
astakom.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menargetkan pembahasan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang kini tengah bergulir di level panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bisa rampung pada awal November 2025 mendatang.
"Jadi kalau kami sih berharap apa, awal November ini sudah bisa tuntas gitu," kata Dahnil usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (27/10/2025).
Dahnil enggan memberikan kepastian apakah pembahasan tersebut dapat rampung sesuai harapan, lantaran pembahasan sepenuhnya berada di Panja DPR. Namun dengan melihat dinamika yang ada tidak terlalu banyak, ia meyakini pembahasannya mengenai biaya haji itu bisa dituntaskan lebih cepat.
"Saya yakin akan bisa lebih cepat, karena DPR punya komitmen yang sama, yaitu komitmen yang ingin transparan, ingin akuntabel, dan ingin mendorong dan mengurangi inefisiensi," kata dia.
"Dan komitmen presiden dan komitmen DPR, komitmen kami sebagai Kementerian Haji dan komitmen DPR itu ketemu, dan kita ingin pastikan sama-sama turun. Dan insyaallah enggak lama," katanya.
Pemerintah Usul Biaya Haji Turun
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp88,4 juta per jamaah. Angka itu turun sekitar Rp1 juta jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya.Dari total BPIH tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah diusulkan sebesar Rp54,92 juta per jemaah, atau 62 persen dari keseluruhan biaya. Sementara sisanya bersumber dari dana Nilai Manfaat.
“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH),” ujar Wamen Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, komposisi pembiayaan ini tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Pemerintah juga memastikan prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan.
“Pembebanan BPIH harus tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi pedoman utama kami,” kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan, usulan BPIH 2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi makro, di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp16.500 dan terhadap riyal Saudi sebesar Rp4.400, mengacu pada asumsi APBN 2026.
Komponen biaya yang dibebankan kepada jamaah meliputi biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup (living cost).
Sedangkan komponen yang dibiayai dari dana Nilai Manfaat mencakup pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta perlindungan dan pembinaan jamaah di Tanah Air maupun Arab Saudi.
Pemerintah berharap, usulan biaya tersebut dapat dibahas bersama DPR RI untuk ditetapkan secara tepat dan berkeadilan, sehingga penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.
Komitmen Prabowo Biaya Haji Terjangkau
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengungkapkan komitmennya untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan, bahwa efisiensi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama dalam mewujudkan biaya haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat.“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selain itu, Prabowo berkomitmen untuk membuat waktu tunggu haji lebih singkat. Kini, waktu tunggu memang sudah dipangkas dari 40 tahun menjadi hanya 26 tahun. Namun ia ingin agar waktu tunggu haji ke depan dapat lebih singkat lagi.
“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” tegasnya.
Gen Z Takeaway
Pemerintah dan DPR lagi ngebut biar pembahasan biaya haji 2026 kelar di awal November 2025. Good news-nya, biaya haji yang dibayarkan jemaah diusulin turun jadi Rp54,9 juta per jemaah! Wamen Haji Dahnil bilang, DPR dan pemerintah lagi satu frekuensi: pengen semua transparan, efisien, dan bebas inefisiensi biar jamaah nggak kebebanan.Presiden Prabowo juga tegas banget minta biaya haji terus ditekan lewat manajemen yang bersih dan efektif, plus targetnya waktu tunggu haji dipangkas makin pendek (udah dari 40 tahun jadi 26, dan bakal terus dikejar biar makin singkat).
