Prabowo Bakal Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200: Rasionalisasi Semua!

astakom.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan besar dalam mengelola badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut akan melakukan rasionalisasi jumlah BUMN yang selama ini dianggap terlalu banyak dan tidak efisien. Kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, yang berlangsung di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10), dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes.

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin bisnis dunia tersebut, Prabowo memaparkan langkah tegas pemerintahannya untuk memangkas jumlah BUMN secara signifikan.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.

Profil Dony Oskaria, Kepala BP BUMN yang Baru Dilantik Presiden Prabowo Subianto

Pernyataan itu menegaskan adanya kebutuhan reformasi BUMN yang saat ini jumlahnya mencapai ribuan, namun belum seluruhnya memberikan kinerja optimal. Rasionalisasi yang dimaksud, kata Prabowo, bukan hanya soal pengurangan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas dan tata kelola perusahaan negara agar setara dengan perusahaan global.

Presiden menjelaskan bahwa arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan hasil usaha negara yang lebih baik. Menurutnya, BUMN memiliki potensi besar, namun kerap terhambat oleh tata kelola yang tidak sesuai standar global.

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.

Anak Buah Prabowo Sebut Perubahan UU BUMN Bukti Pemerintah Serap Aspirasi Rakyat

Dengan dorongan tersebut, Prabowo berharap perusahaan pelat merah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia menekankan pentingnya mencari sumber daya manusia terbaik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperkuat manajemen BUMN.

Dalam dialog itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengubah sejumlah regulasi penting untuk membuka peluang lebih luas bagi profesional asing. Langkah ini diambil untuk menghadirkan perspektif dan standar baru dalam pengelolaan BUMN.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.

Pemerintah Buka Peluang Lebur Kementerian BUMN ke Danantara, Begini Alasannya

Kebijakan ini menjadi terobosan karena sebelumnya kursi kepemimpinan BUMN umumnya hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Dengan perubahan aturan tersebut, diharapkan akan ada transfer pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja global yang bisa mempercepat transformasi BUMN.

Lebih jauh, Prabowo menyoroti hubungan antara dunia politik dan dunia bisnis. Ia menilai sering kali terjadi keterputusan antara pembuat kebijakan politik dengan pelaku usaha. Menurutnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam menciptakan kebijakan yang rasional dan berbasis data.

“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.

Komisi VI DPR Setuju Gagasan Prabowo Hapus Tantiem: Komisaris BUMN Harus Fokus Kinerja

Pernyataan itu menjadi refleksi penting di hadapan para CEO global. Prabowo menekankan bahwa politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin politik, menurutnya, wajib memahami prinsip-prinsip ekonomi agar kebijakan yang dibuat benar-benar mendukung pertumbuhan dan kemakmuran rakyat.

“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” lanjutnya.

Pesan Prabowo ini tidak hanya ditujukan bagi elite politik dalam negeri, tetapi juga menjadi sinyal bagi komunitas bisnis internasional bahwa Indonesia serius melakukan reformasi. Rasionalisasi BUMN merupakan bagian dari upaya membangun iklim usaha yang sehat, efisien, dan terbuka bagi investasi global.

Komisi VI DPR Setuju Gagasan Prabowo Hapus Tantiem: Komisaris BUMN Harus Fokus Kinerja

Dalam konteks Forbes Global CEO Conference, pernyataan Prabowo mendapat perhatian karena forum ini mempertemukan ratusan pemimpin perusahaan multinasional, investor, dan tokoh ekonomi dunia. Dengan menekankan efisiensi BUMN serta keterbukaan terhadap talenta global, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjadi pemain utama di panggung ekonomi internasional.

Rasionalisasi BUMN dari seribu perusahaan menjadi sekitar dua ratus bukan sekadar pemangkasan angka. Kebijakan ini merupakan simbol perubahan besar dalam tata kelola ekonomi negara. Bagi Prabowo, efisiensi, profesionalitas, dan keberanian membuka diri pada standar global adalah kunci bagi Indonesia untuk melangkah menuju negara maju.

Gen-Z Takeaway

Prabowo gaspol reformasi BUMN  target dari ±1000 jadi ±200 perusahaan biar lebih efisien & profesional. Standar global, bro! Semua BUMN bakal dikelola dengan level internasional, cari talenta terbaik lokal maupun asing. Expat boleh jadi bos BUMN Regulasi baru bikin kursi pimpinan terbuka untuk non-WNI, tujuannya transfer ilmu & mindset global. Politik ≠ buta bisnis Pesan Prabowo: politisi harus ngerti ekonomi, jangan takut angka biar kebijakan nggak asal. Sinyal ke dunia  Indonesia serius jadi pemain utama ekonomi global, efisien + terbuka sama dengan daya tarik investasi makin kuat.