Menteri Perdagangan RI: Perlu Komitmen Global dalam Memperkuat Reformasi WTO
astakom.com, Jakarta- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menggarisbawahi pentingnya dukungan politik internasional yang solid untuk memperkuat dan mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dikutip dari https://www.wto.org/, seruan ini disampaikan dalam sesi ketiga Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) G20 yang berlangsung di Gqeberha, Afrika Selatan, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025. Tujuannya: menjaga integritas dan relevansi sistem perdagangan multilateral di tengah arus tekanan kebijakan unilateral yang meningkat.
Dalam pidatonya, Budi menyebut bahwa momen ini sangat kritis karena banyaknya langkah unilateral yang ditempuh beberapa negara, yang menurutnya dapat melemahkan kepercayaan terhadap WTO sebagai institusi global yang seharusnya menyelesaikan sengketa dan memastikan perdagangan yang adil. Ia menegaskan bahwa meskipun sistem WTO masih punya kekurangan, organisasi ini tetap aset penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global.
Reformasi WTO
Reformasi dipandang perlu agar WTO lebih adaptif terhadap tantangan kontemporer seperti gangguan rantai pasokan global, kebutuhan industrialisasi negara berkembang, dan isu transparansi serta inklusivitas dalam kebijakan perdagangan.Budi Santoso menyampaikan bahwa Indonesia mendukung proses pembaruan WTO yang difasilitasi dari Jenewa di bawah kepemimpinan Duta Besar Peter Ølberg. Ia berharap bahwa elemen-elemen yang sudah berjalan baik dalam WTO bisa diperluas dan dicerna oleh pembuat kebijakan di level politik tinggi.
Di hadapan para menteri perdagangan yang tergabung dalam negara G20, Indonesia menyerukan komitmen terhadap nilai-nilai yang diabadikan dalam Preamble Persetujuan Marrakesh — termasuk prinsip keterbukaan, keadilan, serta pembangunan berkelanjutan.
Kesepakatan Forum G20 TIMM
Kesepakatan antar menteri dalam forum G20 TIMM meliputi beberapa poin utama:- Menegaskan kembali kesetiaan pada sistem perdagangan multilateral yang transparan, inklusif, adil, dan berkelanjutan, melalui kerangka reformasi WTO. ([Antara News][1])
- Mendukung kelancaran pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 di Kamerun.
- Mendorong diversifikasi rantai pasokan global agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan tidak mudah terguncang oleh gangguan internasional.
- Memperkuat peran perdagangan dan investasi dalam proses industrialisasi, terutama bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan lonjakan produktivitas dan kapasitas manufaktur.
Selain itu, membangun kembali kepercayaan publik dan antar negara anggota terhadap WTO adalah pekerjaan yang tidak ringan. Ada keharusan agar reformasi tidak hanya jadi wacana, tapi benar-benar menghasilkan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang, lebih transparan, serta memiliki akar keanggotaan yang merata dalam proses pengambilan keputusan.
Perlu Dukungan Internasional
Deklarasi dari Indonesia melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam G20 TIMM di Afrika Selatan menegaskan bahwa WTO masih sangat relevan, tapi membutuhkan dukungan politik internasional yang kuat agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam era global yang dinamis.Reformasi dianggap tidak bisa ditunda—termasuk penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan inklusivitas—agar negara berkembang tidak tertinggal dan agar perdagangan global tetap menjadi alat pembangunan, bukan sumber konflik. Harapan ke depan adalah bahwa Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 akan menghasilkan komitmen nyata dan langkah-langkah teknis yang konkret untuk memastikan sistem perdagangan internasional bisa menjawab tantangan abad ke-21.(aLv/aRsp)
