Profil Listyo Sigit Prabowo: Dari Ajudan Jokowi hingga Terseret Kasus Penyadapan
Bareskrim menetapkan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Bareskrim menetapkan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Nusron Wahid diperiksa KPK selama lima jam terkait dugaan korupsi ATR/BPN, tetapi memilih bungkam soal aliran uang dan empat tersangka.
Nusron Wahid mendatangi KPK untuk diperiksa terkait dugaan suap HGB Summarecon setelah dua kali absen dari panggilan penyidik.
Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan ilegal terhadap nomornya dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo menunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP menggantikan Listyo Sigit. Ini rekam jejak sang jenderal di lingkungan TNI dan pemerintahan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menilai dugaan penyadapan ilegal mengarah pada makar. Pemerintah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala KSP.
Bimantoro Wiyono mendukung Gerindra pecat tiga kader DPRD Jatim yang terseret narkoba sebagai bentuk ketegasan menjaga integritas partai.
Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit diproses profesional, objektif, dan transparan.
Yusril meminta publik percaya Polri mengusut kasus penyadapan Presiden Prabowo secara objektif dan transparan hingga tuntas di persidangan.
Yusril menegaskan kasus penyadapan ilegal perwira tinggi Polri bukan makar, melainkan dugaan pelanggaran prosedur berdasarkan KUHP dan UU ITE.
Yusril menyebut Presiden Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan oleh Listyo Sigit dkk melalui laporan Kapolri Suyudi Ario Seto.
Yusril menilai dugaan penyadapan Presiden Prabowo sebagai masalah serius. Pemerintah siapkan evaluasi lintas institusi terkait kewenangan penyadapan.
Yusril menyebut pemerintah belum membahas pergantian Kepala KSP. Fokus utama saat ini adalah penegakan hukum dan penunjukan Plt sementara.
Polri copot Kapolres Sukoharjo usai penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran. Kapolres lain diminta evaluasi profesionalisme dan etika penegakan hukum.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama berbagai pihak dan menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026.