DPR Setujui RUU Perampasan Aset Masuk ke Rapat Paripurna
astakom.com, Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap lanjutan. Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati agar rancangan aturan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat sekaligus meminta persetujuan peserta untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" ujar Dasco dan dijawab setuju oleh peserta rapat.
Sebelum keputusan diambil, setiap fraksi partai politik telah menyampaikan pandangan mini fraksi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga memaparkan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Dukungan pemerintah turut disampaikan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang hadir dalam rapat untuk memberikan pandangan terkait kelanjutan RUU Perampasan Aset.
Terdapat 10 pokok pembahasan
Dalam laporannya, Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 isu utama yang menjadi materi pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu fokusnya adalah penanganan penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
Ia mencontohkan praktik investasi ilegal hingga perdagangan saham bodong yang telah menimbulkan banyak korban dan membutuhkan kepastian keadilan.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Tak hanya mengatur mekanisme perampasan aset, rancangan undang-undang ini juga mempertahankan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman hukuman mati yang tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
RUU juga mengatur tugas pengelola aset
Aspek pengelolaan aset juga menjadi perhatian dalam rancangan aturan tersebut. Nantinya, badan yang memiliki kompetensi khusus akan bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.
Ruang lingkup tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga proses pengembalian atau pelepasan aset.
Habiburokhman menilai rampungnya pembahasan tingkat pertama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia.
"Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata dia. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai tahap menuju pengesahan. RUU ini mencakup penanganan korupsi, penipuan digital, dan penggelapan, sekaligus mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel.









