Israel Deadlock! Netanyahu & Oposisi Gagal Mayoritas, Pemilu Ulang Mengintai?
astakom.com, Jakarta – Pemilu Israel kali ini beneran plot twist dan bikin drama politiknya makin rumit. Presiden Israel Isaac Herzog sampai harus turun tangan memulai konsultasi dengan sejumlah partai politik pada Rabu (04/11/2026), buat nentuin siapa yang bakal dapet mandat membentuk pemerintahan baru.
Langkah ini diambil setelah pemilu sengit kemarin berujung tanpa pemenang mutlak, baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun musuh utamanya, Gadi Eisenkot, sama-sama gagal ngamanin mayoritas kursi.
Melansir dari Channel News Asia pada Rabu (04/11/2026) Wwalaupun peran Presiden Herzog sejatinya dominan bersifat seremonial, kali ini ia pegang peranan kunci. Herzog berwenang menunjuk siapa yang berhak maju duluan buat menyusun kabinet sekaligus menjabat sebagai perdana menteri.
Proses ini diprediksi nggak bakal instan bisa makan waktu mingguan sampai bulanan. Kalau semuanya berujung deadlock, mau nggak mau Israel kudu gelar pemilu ulang.
Spekulasi pun berhembus kalau Herzog bakal menjajaki pembentukan pemerintahan persatuan. Langkah ini dinilai krusial buat meredam polarisasi ekstrem di masyarakat Israel setelah dihantam tiga tahun perang dan rentetan kebijakan politik sayap kanan ala Netanyahu.
Proses konsultasi Herzog dijadwalkan berlangsung dua hari mulai Rabu pukul 17.00 waktu setempat (22.00 WIB) setelah hasil pemilu resmi diterima pada 27 Oktober. Uniknya, Herzog sengaja mendengarkan suara partai-partai kecil dulu dimulai dari partai ultranasionalis Religious Zionism sebelum akhirnya bertemu dua raksasa politik pada Kamis malam, Partai Likud (Netanyahu) dan Partai Yashar (party oposisi berhaluan tengah hingga kanan-tengah besutan mantan kepala militer Gadi Eisenkot).
Hasil imbang & opsi koalisi
Di parlemen Israel yang berkapasitas 120 kursi, ambang batas mayoritas berada di angka 61 kursi. Masalahnya, perolehan suara kedua kubu masih jauh dari kata aman:
- Blok Netanyahu: 53 kursi
- Kubu Eisenkot: 48 kursi
Eisenkot sebenarnya punya peluang emas buat nembus angka mayoritas kalau mau merangkul partai-partai minoritas Arab yang kali ini berhasil mengamankan total 19 kursi sebuah lonjakan suara yang dipicu amarah publik terhadap pemerintahan sayap kanan keras Netanyahu.
Ngenesnya, beberapa internal oposisi sendiri masih enggan kalau pemerintahan baru harus menggantungkan nasib pada anggota parlemen non-Yahudi.
Saling tuding & isu kecurangan
Melihat celah itu, Netanyahu langsung desak pembentukan koalisi luas tanpa melibatkan kelompok Arab, sambil melontarkan tuduhan panas bahwa partai-partai Arab telah "mencuri" suara pemilu.
Perselisihan makin membara sewaktu Jaksa Agung Israel pada Selasa meminta intelijen Shin Bet menyampaikan laporan penyelidikan dugaan kecurangan tersebut. Meskipun begitu, Jaksa Agung mengakui belum ada bukti sah yang mendukung klaim Netanyahu.
Para pemimpin Arab-Israel jelas nolak mentah-mentah tuduhan itu. Di sisi lain, Eisenkot pada Selasa melontarkan sentilan menohok dan menuduh Netanyahu beserta Partai Likud berupaya melakukan "pogrom terhadap demokrasi."
Herzog seorang pengacara bertemperamen tenang yang dulu pernah merintis karier di Partai Buruh namun kini independen menegaskan dirinya ingin mendorong "pemikiran baru" demi menghindari pemilu ulang.
"Penting untuk menjajaki setiap pilihan yang ada, memperluas dialog, dan mengeksplorasi setiap jalan yang dapat mendorong proses ini," demikian isi tulisan ungkapan resmi kantor Herzog, sembari membuka peluang adanya konsultasi ronde tambahan.
Aturan main
Aturannya mainnya:
- Pihak yang ditunjuk Herzog dapet time limit 28 hari buat bentuk pemerintahan (bisa diperpanjang 14 hari).
- Kalau gagal, mandat dioper ke calon lain.
- Kalau calon kedua tetep gagal, mayoritas parlemen diberi waktu 21 hari buat sepakat ngajuin satu nama.
- Jika titik temu tetep nihil, Israel resmi balik lagi ke bilik suara (pemilu ulang).
Sebagai perbandingan, pada pemilu November 2022 saja, Netanyahu butuh waktu 58 hari buat merapikan kabinetnya, padahal posisi Likud saat itu jauh lebih dominan. Kebuntuan politik semacam ini bukan hal baru Israel bahkan sempat menggelar lima pemilu dalam rentang 2019 hingga 2022.
Nasib Netanyahu
Sebagai PM terlama dalam sejarah Israel yang berkuasa hampir dua dekade, Netanyahu memang punya loyalis garis keras. Namun, penolakan terhadap dirinya juga makin masif akibat manuver perombakan sistem peradilan serta bayang-bayang dakwaan korupsi yang bisa menyeretnya ke penjara jika ia kehilangan tampuk kekuasaan dan kekebalan hukum.
Pada masa akhir kampanye, Netanyahu sempat melempar manuver memanas-manasi pemilih dengan mengancam bakal memerintahkan perang skala penuh lawan Iran bareng Presiden AS Donald Trump.
Menanggapi hal itu, pada malam pemilu Eisenkot langsung mewanti-wanti pihak militer agar tidak mematuhi perintah yang ditunggangi "kepentingan politik" Netanyahu, mengingat posisi Netanyahu saat ini cuma sebatas PM sementara tanpa mandat penuh.
Netanyahu terus menggebu-gebu menyerukan pembentukan "pemerintahan nasional yang luas" di bawah kepemimpinannya. Tetapi kubu oposisi kompak bilang no: opsi itu sama sekali nggak bisa diterima! Mereka menyoroti gaya kepemimpinan Netanyahu serta kegagalan fatalnya mencegah tragedi 7 Oktober 2023 hari paling berdarah dalam sejarah Israel.
Dalam rapat strategi hari Selasa, Eisenkot dan para petinggi oposisi berikrar buat bergerak cepat menggulingkan Netanyahu, meski detail caranya masih belum diungkap ke publik.
Yousef Jabareen, petinggi partai basis Arab terbesar di parlemen mendatang, menegaskan kepada AFP pekan ini bahwa kubu oposisi wajib menerima "realitas politik" dan berkolaborasi demi mendepak Netanyahu.
Sebaliknya, Netanyahu secara konsisten mewanti-wanti warga Yahudi Israel bahwa oposisi bakal main mata bareng partai-partai Arab yang ia tuduh mendukung Hamas. Meski para pemimpin Arab-Israel secara bulat mengutuk serangan 7 Oktober, mereka memang tidak menyematkan label organisasi teroris kepada kelompok Islamis Palestina tersebut. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Dramatisnya politik Israel kali ini beneran definisi deadlock tingkat tinggi—dua kubu utama sama-sama gagal ngamanin kursi mayoritas, bikin posisi PM menggantung dan ancaman pemilu ulang makin nyata. Yang paling krusial, lonjakan suara partai minoritas Arab bikin mereka jadi kingmaker yang memicu friksi panas, sementara Netanyahu berusaha keras bertahan demi ngamunin kekebalan hukumnya dari ancaman vonis korupsi.
