Palestina Kian Sulit Merdeka, Pengamat Ungkap Agenda Tersembunyi Israel

astakom.com, Jakarta – Di tengah sengitnya dinamika politik domestik menyusul kebuntuan pemilu dan pembentukan kabinet koalisi di Israel, isu kemerdekaan bagi Palestina dipastikan kian menemui jalan buntu. Pergolakan kekuasaan antara kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan oposisi pimpinan Gadi Eisenkot justru membuat masa depan wilayah tersebut semakin terpinggirkan dari prioritas utama Tel Aviv.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh pengamat politik luar negeri sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden, Teuku Rezasyah.

"Bagi mereka Palestina itu tidak boleh merdeka dan tidak mungkin merdeka, dan mereka akan menilai negara-negara di dunia bagaimana sebagai teman, sahabat ataupun musuh eh dari dukungan mereka terhadap Palestina," ungkap Teuku Rezasyah, pengamat politik luar negeri sekaligus dosen hubungan internasional Universitas Presiden dalam sambungan telepon kepada wartawan astakom.com pada Minggu (01/11/2026).

Deadlock politik domestik

Krisis politik di Israel saat ini berakar dari perolehan suara parlemen yang terfragmentasi. Partai pimpinan Benjamin Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi, sementara blok oposisi meraih 48 kursi, dan partai-partai kecil Arab memegang 19 kursi. Dengan angka bottom-line 61 kursi untuk membentuk pemerintahan, kedua kubu besar dikabarkan enggan melibatkan faksi partai Arab, menciptakan deadlock yang memaksa mereka memutar otak demi mengamankan stabilitas jangka pendek.

Aliansi & musuh bersama

Alih-alih memikirkan nasib Gaza, para elite politik Israel dinilai sedang sibuk merumuskan skema pembagian kekuasaan serta mencari musuh bersama untuk meredam tensi domestik. Situasi darurat ini berpotensi dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump guna mengalihkan isu melalui eskalasi konflik dengan Iran.

"Jadi dalam kondisi seperti itu mereka enggak akan mikir Palestina, Mereka akan berpikir bagaimana mempersatukan partai dalam pemerintahan dan juga mencari musuh bersama. Dan musuh bersama itu adalah Iran," ucapnya.

Meskipun skenario pemerintahan persatuan nasional (unity government) dengan format berbagi jabatan seperti pembagian giliran kursi perdana menteri atau penguasaan kementerian strategis mungkin akan ditempuh, hal tersebut dinilai hanya sebatas old wine in a new bottle. Perubahan taktik politik internal sama sekali tidak akan menggeser haluan strategis jangka panjang negara tersebut.

Ambisi Proyek Israel Raya

Menurut pandangan pengamat, siapa pun figur yang memegang kendali pemerintahan di Israel dipastikan akan tetap mempertahankan dua agenda utama: menolak tegas two state solution dan melanjutkan ambisi perluasan wilayah teritorial.

"Siapapun yang memimpin Israel ya, itu yang berbeda itu hanya strateginya, tapi kebijakan umumnya sama. Kebijakan umum itu apa begitu kan? Pertama tidak ada two state solution itu yang pertama dan yang kedua adalah proyek Israel Raya itu harus terbangun sehingga dengan demikian wilayah dengan demikian wilayah Israel akan terus meluas," paparnya.

Benturan hukum internasional

Dari sudut pandang hukum internasional, jalan menuju kedaulatan penuh bagi Palestina kian terganjal oleh realitas di lapangan yang kian menyempit. Jika merujuk pada Konvensi Montevideo 1933, unsur-unsur esensial pembentukan sebuah negara mulai dari wilayah teritorial yang jelas, populasi tetap, kemampuan memerintah yang mandiri, hingga kebebasan hubungan luar negeri praktis berada di bawah kendali penuh dan pembatasan ketat otoritas Israel.

"Walaupun secara hukum internasional ini tidak bisa dibenarkan. Pokoknya semua wilayah yang membentang dari sungai Nil hingga Sungai Efrat atau Sungai Tigris itu akan berada di bawah kendali. kelak di kemudian hari. Itu itu adalah yang yang statement tertulis dari eh pemimpin-pemimpin Israel itu," Jelasnya.

Meskipun dukungan diplomatik global dan solidaritas internasional mengalir deras bagi Palestina, hambatan struktural yang diciptakan oleh kekuatan politik zionis membuat eksistensi kemerdekaan tersebut berada dalam posisi yang sangat rentan.

"Palestina kan secara teori sulit sekali merdeka ya, karena kalau kita merujuk kepada Montevideo Convention itu kan persyaratan ini persyaratan eh negara itu kan terdiri dari wilayah kan. Pertama harus ada wilayah, nah wilayahnya wilayah Palestina kan sampai sekarang enggak enggak jelas, enggak jelas dan makin kecil kan, itu pertama. Kedua penduduk, penduduk Palestina juga dari hari ke hari semakin kecil dan semakin berserakan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan memerintah, ini Palestina tidak punya eh kemampuan mengelola negeri. Yang Palestina punya sekarang adalah dukungan diplomatik dari seluruh negara di dunia dan adanya kelutan besar Palestina di seluruh dunia. Itu aja," ungkapnya. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Krisis di Israel bikin para elite politiknya sengaja cari "musuh bersama" kaya Iran buat nutupin drama internal mereka, sementara Palestina makin dikorbankan dari peta dan jalan merdekanya makin dibikin gak masuk akal lewat proyek ekspansi teritorial.