Mentan Amran Bongkar Dugaan Beras SPHP Dioplos! 600 Ton Dijual Jadi Premium, Ini Dampaknya
astakom.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ngegep 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga diselewengkan untuk dipasarkan sebagai beras premium. Temuan ini didapati Mentan Amran saat inspeksi mendadak (sidak) di Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Atas temuan ini, Mentan Amran minta aparat penegak hukum membongkar kasus ini sampe ke akar-akarnya.
“Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan. Ini disubsidi pemerintah. Harusnya harganya Rp12.500 per kilogram, tetapi dijual Rp17.000 setelah dioplos dan dipasarkan sebagai beras premium,” tegas Mentan Amran dalam keterangan resminya dikutip astakom.com pada Kamis (29/10/2026).
Bongkar sampe akarnya
Mentan Amran bilang beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Makanya dugaan pengalihan beras bersubsidi menjadi beras premium nggak cuma berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam hak masyarakat buat mendapatkan beras yang harganya affordable.
jajaran kepolisian, termasuk Polres Jakarta Timur dan unsur terkait, yang telah mengungkap dugaan penyelewengan tersebut. Mentan Amran meminta penyelidikan tidak berhenti pada temuan 600 ton, tetapi juga menelusuri jalur distribusi, asal pasokan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Kalau ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya, itu yang kami harapkan. Kami memohon kepada kepolisian agar kasus ini didalami dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Ada potensi angkanya lebih besar
Mentan Amran ngespill angka 600 ton itu merupakan jumlah yang dilaporkan kepadanya dalam pengungkapan saat itu. Bahkan dia punya kecurigaan volume penyelewengan bisa lebih besar. Makanya dia pengen jumlah keseluruhan dan cakupan kasus di-make sure lagi lewat penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Mentan Amran meminta supaya semua keterlibatan oknum dalam rantai distribusi ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kalau ditemukan keterlibatan pihak terkait di lingkungan Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian. Dia nggak segan buat menindak siapa pun yang terbukti terlibat, dan akan diperlakukan sebagaimana ketentuan hukum dan aturan kepegawaian yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada yang dilindungi. Kalau ada yang terlibat, harus ditindak. Jangan dibiarkan,” katanya.
Ngaruh ke harga beras yang dipermainkan
Mentan Amran bilang kalau praktik dugaan penyelewengan beras SPHP harus menjadi perhatian serius karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dimaki, dicaci maki untuk swasembada beras, mempertahankan pangan di saat kondisi dunia, krisis pangan, energi, dan air. Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya adab, tidak punya perasaan. Beras negara dioplos," kata Mentan Amran.
Dampak dari praktik semacam ini yakni harga beras. Makanya, dugaan penyimpangan distribusi harus diusut tuntas supaya persoalan harga beras bisa ditangani berdasarkan fakta dan pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan.
Pegawasan terus diperkuat
Mentan Amran juga menegaskan kalau pengawasan akan terus dan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari asal beras, penyaluran dari gudang, pergerakan barang, sampe proses pengemasan dan penjualan. Penelusuran menyeluruh juga terus digenjot buat memastiin nggak ada celah yang dimanfaatkan untuk menyimpangkan beras bersubsidi.
Mentan Amran juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian dan berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum buat memperkuat pengawasan tata niaga pangan.
“Beras adalah kebutuhan vital. Atas nama petani Indonesia, kami berterima kasih kepada kepolisian yang bergerak cepat. Kami berharap kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya agar kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen terlindungi,” tutup Mentan Amran. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Mentan Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyelewengan 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium, dari harga subsidi Rp12.500 menjadi Rp17.000 per kilogram. Praktik ini bukan cuma berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam akses masyarakat terhadap beras terjangkau. Amran meminta kepolisian mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk menelusuri jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan oknum di berbagai instansi. Pengawasan dari hulu ke hilir pun perlu diperkuat agar beras subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
