Menko Polkam Dorong Penguatan Kerja Sama Kawasan Hadapi Terorisme dan Kejahatan Transnasional

astakom.com, Jakarta — Ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara menjadi perhatian delapan negara dalam Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Forum tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, bersama Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, The Hon Tony Burke MP.

Delapan negara yang terlibat meliputi Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Tailan. Mereka membahas strategi bersama untuk merespons ancaman keamanan yang semakin kompleks dan melintasi batas negara.

Indonesia mendorong agar kerja sama regional tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata. Fokusnya mencakup penguatan komunikasi antarpemerintah, pertukaran data intelijen, koordinasi operasi, dan peningkatan kemampuan aparat.

“Ancaman keamanan saat ini semakin saling terhubung dan membutuhkan respons bersama. Melalui Pertemuan ke-7 SRM, Indonesia mendorong penguatan koordinasi regional, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas agar komitmen bersama dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat keamanan dan ketahanan kawasan,” tegas Menko Polkam berdasarkan keterangan resmi yang diterima astakom.com, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Dari penipuan online hingga keamanan laut

Agenda pertemuan mencakup beragam persoalan, mulai dari terorisme, ekstremisme kekerasan, migrasi tidak teratur, perdagangan orang, hingga penyelundupan manusia. Ancaman pusat penipuan daring (scam centres), serangan siber, dan gangguan terhadap infrastruktur penting juga masuk dalam pembahasan.

Para delegasi turut menyoroti penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung tindak kriminal maupun aktivitas ekstremis.

Untuk memutus jaringan kejahatan transnasional, negara-negara peserta menilai pertukaran intelijen dan koordinasi penyelidikan perlu diperkuat. Perlindungan korban serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia juga menjadi prioritas.

Kolaborasi negara asal, negara transit, dan negara tujuan akan didorong melalui mekanisme regional, termasuk ASEANAPOL dan Bali Process.

Pada sektor maritim, para peserta membahas peningkatan patroli bersama, pertukaran informasi, latihan lintas negara, dan penguatan kemampuan penegakan hukum di laut.

Kerja sama ini turut menyasar praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing), serta berbagai kejahatan maritim. Perlindungan kabel dan pipa bawah laut juga menjadi perhatian penting.

Pelaksanaan langkah-langkah tersebut harus tetap mengikuti ketentuan hukum nasional dan internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

AI jadi perhatian dalam pencegahan terorisme

Ancaman radikalisasi di internet menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan penanggulangan terorisme. Para delegasi menyoroti kerentanan generasi muda, aliran dana untuk terorisme, serta pemanfaatan AI untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota.

Forum ini juga membahas perkembangan Nihilistic Violent Extremism atau ekstremisme kekerasan nihilistik. Penguatan pertukaran informasi, rehabilitasi, dan reintegrasi turut menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Di sisi lain, negara-negara peserta berupaya meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber melalui berbagi informasi mengenai potensi serangan, melindungi infrastruktur kritis, serta menyelaraskan respons ketika insiden siber melibatkan lebih dari satu negara.

Indonesia-Australia evaluasi forum antiterorisme

Kerja sama Indonesia dan Australia akan berlanjut melalui evaluasi Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF). Kedua negara akan memimpin proses peninjauan terhadap efektivitas forum tersebut setelah enam tahun berjalan, dengan melibatkan negara-negara anggota dalam konsultasi.

Pertemuan SRM ke-7 juga mencatat perkembangan penyusunan Online Crisis Notification Protocol serta rencana pemutakhiran Glossary of Extremist Content Online 2025.

Selain itu, tengah dikembangkan kerangka analisis sentimen regional untuk membantu mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di ruang digital. Brunei Darussalam dan Malaysia mengembangkan inisiatif tersebut dalam kapasitas mereka sebagai ketua bersama SOCTPF periode 2026–2027.

Para peserta menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan pertemuan tersebut dan kepada Australia atas perannya sebagai ketua bersama (Co-Chair).

Hasil pembahasan menegaskan bahwa ancaman terhadap satu negara dapat berdampak pada negara lain. Karena itu, koordinasi regional dibutuhkan agar respons terhadap berbagai risiko keamanan bisa berjalan lebih efektif.

Australia jadi tuan rumah pertemuan berikutnya

Pertemuan SRM ke-8 direncanakan berlangsung di Australia, dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Indonesia menyatakan akan terus menjalin koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra regional. Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kerja sama operasional untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari negara peserta. Delegasi Brunei Darussalam diwakili Menteri Koordinator Keamanan Nasional, Menteri pada Kantor Perdana Menteri, sekaligus Menteri Pertahanan II.

Filipina mengirim Wakil Direktur Jenderal pada Kantor Penasihat Keamanan Nasional, sedangkan Malaysia diwakili Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Keamanan Kementerian Dalam Negeri.

Selandia Baru diwakili Wakil Kepala Eksekutif Bidang Keamanan Nasional dan Ketahanan pada Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Singapura mengirim Menteri Hukum sekaligus Menteri Kedua Dalam Negeri, sementara Tailan diwakili Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Menko Polkam Dudung Abdurachman mendorong delapan negara memperkuat kerja sama keamanan kawasan melalui pertukaran intelijen, koordinasi operasional, dan peningkatan kapasitas bersama. Kolaborasi ini menyasar ancaman terorisme, ekstremisme digital, perdagangan orang, kejahatan siber, hingga keamanan maritim. Indonesia dan Australia juga akan mengevaluasi forum antiterorisme serta memperkuat strategi regional demi menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan.