Bangga Beridentitas Palestina, tapi Kenapa Bertahan Hidup Seberat Ini?
astakom.com, Jakarta – Menjadi warga Palestina di era modern bagaikan berdiri di atas garis tipis antara kebanggaan nasionalisme yang mendalam dan perjuangan berat untuk sekadar bertahan hidup sehari-hari.
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, membeberkan gambaran kelam mengenai realitas kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang terus merangsek dan mengikis ruang hidup serta kebudayaan masyarakat Palestina hingga saat ini.
Beban identitas dan budaya
"orang Palestina identitasnya sangat penting.Itu yang membuat mereka merasa bersatu melawan pengusiran yang telah ditimpakan pada mereka. Mereka telah dipaksa untuk meninggalkan di pengasingan dan jadi mereka jelas bangga menjadi orang Palestina, tapi pada saat yang sama, mari kita akui bahwa bagi banyak orang Palestina, menjadi orang Palestina adalah sebuah beban" tutur Francesca Albanese pada agenda WCCE 2026 dalam sesi Creative Economy and A Peaceful World di CGV Grand Indonesia Kamis, (22/10/2026).
"Menjadi orang Palestina adalah sebuah beban. Itu berarti dibunuh, kelaparan, menjadi target, dan bukan hanya di Israel, karena ada begitu banyak terutama di Barat" tegasnya.
Proyek kolonisasi tidak sekadar berfokus pada penguasaan fisik tanah semata, melainkan juga berupaya menghapus kebudayaan lokal secara menyeluruh. Penayangan identitas, sejarah, hingga bendera Palestina mengalami pelarangan dan pengambilalihan secara sistematis. Bahkan, simbol-simbol kebudayaan kuliner seperti hummus hingga kain tradisional Keffiyeh.
Perampasan ini merupakan bagian dari upaya penghapusan narasi secara perlahan agar jejak peradaban asli Palestina memudar dari memori publik global. Upaya penyangkalan eksistensi tersebut telah berlangsung berdekade-dekade melalui manipulasi narasi politik dan sejarah.
"itu adalah cara untuk perlahan-lahan, perlahan-lahan menghapus budaya Palestina" ujarnya.
Bungkam narasi dan protes
Dalam ranah diplomasi dan media global, propaganda yang dibangun secara konsisten kerap menempatkan Palestina sebagai ancaman eksistensial, sementara tindakan destruktif dijustifikasi atas nama keamanan. Kritik terhadap kebijakan diskriminatif dan sistem apartheid kerap dibenturkan dengan tuduhan antisemitisme untuk membungkam sikap kritis masyarakat internasional.
Bahkan, beberapa negara Barat mulai menerapkan aturan ketat yang mengkriminalisasi tindakan protes serta penyampaian pendapat terkait pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak bagi para aktivis dan akademisi di tingkat global yang menyuarakan keadilan.
Hidup terisolasi di tanah sendiri
Kondisi kehidupan warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem dipisahkan oleh sistem segregasi yang amat ketat. Pembangunan permukiman ilegal yang terhubung dengan jalur khusus, keberadaan sekitar 1.000 titik pemeriksaan (checkpoint), serta pembatasan akses air dan infrastruktur dasar membuat wilayah pemukiman Palestina terisolasi seperti pulau-pulau kecil yang terpisah.
Eksploitasi sumber daya alam dan penggusuran paksa secara berulang memaksa sebagian warga bertahan hidup di gua-gua atau ruang bawah tanah setelah rumah mereka dihancurkan. Kondisi ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.
"Dan orang Palestina tidak bisa menggunakan infrastruktur ini. Jadi mereka tinggal di seperti kepulauan, seperti terpisah dan mereka tidak bisa, tidak mungkin untuk hidup" ungkapnya.
Aksi nyata lewat boikot
Menghadapi situasi tersebut, bentuk dukungan terhadap masyarakat Palestina tidak cukup hanya diwujudkan melalui narasi atau simpati di media sosial semata. Gerakan anti-apartheid dan boikot berbasis konsumerisme seperti Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) menjadi instrumen penting bagi masyarakat global untuk memutus rantai keterlibatan ekonomi yang mendukung pendudukan ilegal.
Setiap individu memiliki peran melalui keputusan-keputusan kecil sehari-hari, mulai dari menyaring produk yang dibeli hingga memastikan tidak mendukung entitas bisnis yang mengeksploitasi wilayah pendudukan. Menegakkan keadilan bagi Palestina merupakan bagian dari upaya menjaga integritas sistem hukum dan kemanusiaan internasional secara keseluruhan.
"Tapi setidaknya untuk memastikan bahwa uang kita tidak masuk mendanai sebuah sistem keterlibatan yang mengekspresikan dirinya juga melalui ekonomi" jelasnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Bangga dengan identitas Palestina itu keren, tapi realitas di lapangannya amat berat karena isolasi, penghapusan budaya, sampai pengabaian hak dasar yang terus terjadi. Nggak cukup cuma ramah di medsos atau kirim simpati, aksi nyata lewat gerakan boikot seperti BDS dan kepedulian pada isu kemanusiaan adalah langkah penting buat bantu mutus rantai ketidakadilan ini secara konsisten.
