Mulai 1 Januari 2027, Pencari Kerja di Jakarta Bisa Naik Transportasi Umum Gratis
astakomcom, Jakarta – Biaya transportasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan saat mencari pekerjaan, apalagi jika harus berpindah tempat untuk mengikuti proses rekrutmen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan bagi pencari kerja melalui perluasan layanan transportasi umum gratis yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut saat membuka Karier Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/10/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari penambahan kelompok penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan.
"Kami sudah memutuskan, mulai per 1 Januari ada dari 15 menjadi 21 golongan yang dibebaskan naik transportasi publik di Jakarta, termasuk di dalamnya adalah pencari kerja di Jakarta," ujar Pramono.
Pemprov DKI buka 12 ribu lowongan kerja
Selain menyiapkan dukungan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan melalui Karier Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menyediakan sekitar 12.000 lowongan pekerjaan dari 100 perusahaan mitra, termasuk BUMD dan perusahaan swasta.
Antusiasme pencari kerja terlihat dari jumlah lamaran yang masuk melalui pendaftaran daring. Berdasarkan keterangan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 28.484 lamaran telah tercatat sejak bursa kerja dibuka secara online.
Pramono berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan mereka.
"Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan mengadakan acara expo untuk membuka lowongan pekerjaan, bekerja sama dengan beberapa BUMD dan juga perusahaan swasta yang ada di Jakarta," ujar Pramono.
Pengangguran turun, pelatihan kerja turut diperkuat
Pemprov DKI Jakarta juga mendorong penurunan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pramono menyampaikan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta berada di angka 5,79 persen. Ia berharap angka tersebut dapat terus menurun hingga 3,5 persen.
Sementara itu, Syaripudin selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menyebut tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,21 persen atau sekitar 337.000 orang pada akhir 2024 menjadi 5,79 persen atau sekitar 323.000 orang pada Mei 2026.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, transformasi pusat pelatihan kerja melalui Jakarta Skill for Future, hingga memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Pelatihan juga menjadi salah satu upaya untuk membekali pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Salah satunya pelatihan bahasa bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya mereka yang masih perlu meningkatkan kemampuan berbahasa.
"Pemerintah Jakarta akan memberikan pelatihan bahasa kepada saudara-saudara yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri yang bahasanya belum bagus, bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono.
Dalam kegiatan expo tersebut, pengunjung juga dapat melihat hasil karya peserta UPT Pusat Pelatihan Kerja Daerah, mengakses stan layanan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, serta mengikuti diskusi seputar ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta turut mencatat telah menyelenggarakan 11 kegiatan job fair yang menjangkau lima wilayah kota dan satu kabupaten administrasi.
Perluasan akses transportasi publik gratis dan penyediaan bursa kerja menjadi dua bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Kebijakan transportasi gratis tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gen Z Takeaway
Buat kamu yang sedang mencari kerja di Jakarta, informasi lowongan dan akses menuju lokasi rekrutmen sama-sama penting. Rencana transportasi umum gratis ini bisa menjadi dukungan tambahan, sementara informasi mengenai persyaratan penerima manfaat tetap perlu mengikuti ketentuan resmi Pemprov DKI Jakarta.
