Airlangga Spill Capaian Keuangan RI, Literasi dan Inklusi Lampaui Rata-Rata OECD
astakom.com, Jakarta - Dua tahun berjalan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata beneran bikin ekonomi Indonesia makin bisa bersaing dan flexing di kancah internasional.
Nggak main-main, capaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia diklaim udah berhasil nyalip rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Kabar membanggakan ini di-spill langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pas hadir di agenda Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Data indeks inklusi keuangan
Berdasarkan data konkret dari Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2026 capaian Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang berada di luar ekspektasi.
Berdasarkan survei terbaru tersebut, indeks inklusi keuangan Indonesia udah melesat sampai 93,61%, sementara indeks literasi keuangannya menembus angka 69,57%. Capaian ini menjadi bukti kalau masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan makin paham cara mengelola duit dan makin leluasa mengakses layanan keuangan modern.
Airlangga pun menegaskan betapa krusialnya lonjakan angka ini jika dibandingkan dengan standar global.
"Jadi (capaian) kita sudah lebih tinggi dari negara OECD. Dan yang kami berterima kasih atas keputusan Bapak Presiden mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga," kata Airlangga di acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Monitor kesejahteraan keluarga
Selanjutnya, Airlangga juga bilang kalau perubahan nama dan fokus lembaga dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga yang digagas Presiden Prabowo dinilai sebagai game changer.
Kebijakan ini bikin pemerintah bisa memantau dan memonitor kondisi ekonomi masyarakat secara lebih presisi sampai ke tingkat yang paling mendasar.
Langkah inovatif ini bukan cuma sekadar formalitas ganti nama, tapi jadi terobosan konkret bagi pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara riil.
Nggak cuma ngelihat angka-angka besar di tingkat nasional, pemerintah kini makin fokus merangkul unit terkecil dalam tatanan sosial.
Ekonomi makro yaitu keluarga per keluarga
Airlangga menjelaskan bahwa fokus pembangunan ekonomi saat ini memang mengakar langsung dari fondasi paling bawah, yaitu ekonomi keluarga.
"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan Pak Presiden (Prabowo Subianto) ini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga. Ini yang oleh Bapak Presiden dimonitor dengan program ini," kata Airlangga.
Berkat kebijakan Presiden Prabowo, Airlangga bilang ekonomi tiap keluarga makin mudah dipantau. Ini juga menjadi terobosan buat pemerintah mengukur kesejahteraan masyarakat. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada 2026 mencatat angka 69,57% dan 93,61%, berdasarkan SNLIK yang dirilis OJK. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut capaian tersebut sudah melampaui rata-rata negara OECD. Pemerintah juga mengubah fokus Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga agar pemantauan kondisi ekonomi masyarakat bisa lebih dekat hingga tingkat keluarga. Intinya, akses keuangan bukan cuma soal punya rekening atau memakai layanan finansial, tetapi juga bagaimana masyarakat makin paham mengelola uang dan kesejahteraan keluarga bisa dipantau lebih terarah.
