PBB Desak Reformasi Dewan Keamanan: Tak Relevan Cuma Diisi Negara Kaya!
astakom.com, Jakarta – Masa depan perdamaian dunia dan keadilan global berada di ambang batas serius yang berdampak langsung pada masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyerukan perlunya reformasi total pada lembaga-lembaga global termasuk Dewan Keamanan PBB dan arsitektur keuangan internasional agar tidak lagi hanya melayani kepentingan negara-negara kaya, melainkan betul-betul mewakili realitas dunia saat ini.
"Melihat pada lembaga-lembaga multilateral, kita harus segera memulai reformasi lembaga keuangan internasional agar dapat mencerminkan bobot negara dan perekonomian dunia saat ini dengan lebih baik" papar Guterres pada acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (19/10/ 2026)
"Kita harus memulainya dengan sistem tata kelola yang lebih baik untuk menjamin negara-negara berkembang memiliki partisipasi dan pengaruh yang jauh lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta kita harus mereformasi Dewan Keamanan PBB" tegasnya.
DK PBB dan lembaga keuangan global
Guterres menegaskan kalau struktur PBB saat ini, khususnya kursi anggota tetap Dewan Keamanan, sudah sangat kedaluwarsa karena masih bertumpu pada konfigurasi pasca-Perang Dunia II tahun 1945.
Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi, menghambat akses pendanaan pembangunan, serta membiarkan konflik global dan krisis iklim terus menghantam masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia.
Dominasi negara kaya
Menurut Guterres, tatanan geopolitik saat ini sudah bergeser menuju dunia yang multipolar. Pangsa PDB global dari negara-negara maju (G7) kian menyusut, sementara kekuatan ekonomi dan pengaruh negara-negara berkembang (Global South) justru melaju pesat.
Namun, lembaga global saat ini dinilai gagal mencerminkan realitas tersebut karena arsitektur keuangan dunia sengaja dirancang oleh negara kaya untuk kepentingan mereka sendiri.
"Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini bertumpu pada konfigurasi masa lalu (tiga dari Eropa/Barat, satu dari Amerika Utara, dan hanya satu dari Asia). Apakah ini masih relevan dengan dunia saat ini? Apakah lembaga yang dibentuk di masa lalu ini masih mencerminkan realitas sekarang? Jawabannya tentu tidak" ucapnya.
Peran kunci Indonesia
Di tengah kebuntuan diplomasi global, PBB menilai Indonesia hadir sebagai aktor kunci dan jembatan penghubung (bridge builder) antara kawasan Utara dan Selatan.
Dengan posisi geopolitik yang strategis, populasi anak muda yang melimpah, serta kepemimpinan aktif di berbagai forum internasional, Indonesia membuktikan bahwa diplomasi bebas-aktif dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah kunci menghadapi fragmentasi dunia.
"Pada akhirnya, kisah Indonesia adalah kisah bersatunya seluruh rakyat untuk merajut keindahan keberagaman negara yang kita lihat hari ini. Saat ini, Indonesia adalah pelopor multilateralisme" ungkapnya.
"Indonesia adalah rumah bagi kemanusiaan, salah satu demokrasi terbesar di dunia dengan 284 juta jiwa dari lebih dari 300 kelompok etnis yang menyebutnya sebagai rumah, dan Indonesia adalah contoh nyata dari kehidupan Bhinneka Tunggal Ika" ujarnya.
Empat prioritas global
Untuk mencegah dunia makin terpecah belah, Guterres membeberkan 4 prioritas utama yang harus segera dibenahi secara global.
Pertama, penegakan perdamaian dan penghentian krisis kemanusiaan seperti di Gaza. Kedua, pendanaan pembangunan guna mengatasi krisis utang negara berkembang. Ketiga, penanganan perubahan iklim dan penguatan transisi energi bersih. Keempat, tata kelola Kecerdasan Buatan (AI) agar tidak memicu ketimpangan baru.
"Negara berkembang tidak boleh dihadapkan pada pilihan antara membayar utang atau berinvestasi untuk masa depan mereka. Mereka tidak boleh dihalangi dari akses pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan."tuturnya.
Ketimpangan struktur ekonomi dunia menjadi salah satu sorotan utama PBB. Banyak negara berkembang yang berjuang keras menyejahterakan rakyatnya justru terhambat oleh skema pinjaman internasional yang mencekik.
"Kita melihat negara-negara yang sangat ingin berkembang, tetapi tertahan oleh terbatasnya pendanaan jangka panjang dan konsesional, serta tingginya beban utang" tegasnya.
Guterres juga menyoroti bagaimana aturan main ekonomi dunia saat ini sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, tatanan finansial yang ada justru sering kali mengabaikan kebutuhan negara-negara Selatan.
"Kita melihat arsitektur keuangan global tidak memadai dalam mendukung atau mewakili negara-negara berkembang" jelasnya.
Lebih lanjut, PBB menilai ketimpangan ini bukanlah kebetulan, melainkan dampak dari aturan main yang sejak awal memang dirancang memihak kelompok tertentu semata. Akibatnya, kebijakan perdagangan internasional justru sering kali menjepit posisi negara berkembang.
"Sistem itu diciptakan oleh negara-negara kaya untuk melayani kepentingan negara-negara kaya. Kita melihat meningkatnya hambatan perdagangan yang merugikan negara berkembang serta menghambat kemampuan mereka untuk menumbuhkan ekonomi dan berinvestasi pada sistem yang dibutuhkan rakyatnya" tegasnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Sekjen PBB António Guterres blak-blakan nyentil aturan main dunia yang makin out of date dan cuma nguntungin negara-negara kaya doang. PBB mendesak reformasi total pada Dewan Keamanan dan sistem keuangan global supaya negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat porsi suara yang adil dan nggak terus-terusan terjebak krisis utang atau iklim. Di tengah drama geopolitik ini, Indonesia dipuji sebagai bridge builder kunci yang konsisten nerapin diplomasi bebas-aktif demi perdamaian dunia.
