2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Ini 4 Upgrade Program MBG
astakom.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan sejak awal Januari 2025.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembenahan difokuskan pada pemerataan layanan, tata kelola dapur, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Empat langkah tersebut meliputi percepatan pemerataan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.
Rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya, Selasa (20/10).
Perluas layanan MBG ke wilayah 3T
Untuk mempercepat pemerataan layanan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN kembali mengaktifkan 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Adapun petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi,” ujar Zulhas.
Penyelesaian petunjuk teknis ini diharapkan memberi kepastian operasional bagi SPPG di wilayah 3T, sehingga perluasan layanan MBG dapat berjalan lebih terarah.
Skema insentif baru untuk benahi tata kelola
Pemerintah mulai membenahi tata kelola SPPG sejak awal Oktober 2026 melalui penerapan skema insentif baru. Dalam skema ini, SPPG menerima insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani, dengan perhitungan Rp2.000 per porsi.
Pemerintah juga mendata ulang SPPG untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai suspensi, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” ucap Zulhas.
Pendataan ulang ini menjadi bagian dari upaya memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.
Sistem prasmanan untuk tingkatkan keamanan pangan
Pemerintah juga meningkatkan keamanan dan mutu makanan melalui studi banding atau benchmarking ke negara yang berpengalaman, di antaranya Jepang dan Italia.
Saat ini, BGN telah menguji coba penyajian MBG dengan sistem prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
“Hasil uji coba menunjukkan metode ini mampu menjaga makanan tetap hangat disajikan, mengurangi sisa makanan, sekaligus memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain,” katanya.
Sistem prasmanan diharapkan dapat menjaga kualitas makanan saat disajikan sekaligus mendorong kebiasaan makan yang lebih baik. Meski begitu, hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan sebelum metode ini diterapkan lebih luas.
Validasi data penerima dan berantas penyimpangan
Pemerintah turut menertibkan data penerima manfaat dan memperketat pemberantasan penyimpangan. Hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG tercatat mencapai 57,49 juta orang.
Zulhas menegaskan, data penerima harus divalidasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address atau BNBA), serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Selain pembenahan data, pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik perantara maupun kerja sama yang mengarah pada korupsi.
“Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi. Itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang disengaja, bukti jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan,” tegasnya.
CCTV berbasis AI dan Satgas MBG diperkuat
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan operasional SPPG melalui pemasangan CCTV di setiap dapur yang terhubung ke pusat BGN dengan dukungan artificial intelligence (AI).
“Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum terkoneksi, hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya,” kata Sudaryono.
Melalui uji coba tersebut, BGN ingin memantau kepatuhan dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengolahan dan persiapan makanan hingga pencucian ompreng.
Selain pengawasan berbasis teknologi, pemerintah akan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah. Satgas bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan program sesuai fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Rangkaian pembenahan ini menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan pemerataan layanan, menjaga keamanan pangan, memperkuat pengawasan, dan memastikan program MBG berjalan tepat sasaran. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo difokuskan pada empat hal, yaitu pemerataan layanan di wilayah 3T, skema insentif baru bagi SPPG, peningkatan keamanan pangan melalui sistem prasmanan, serta validasi data penerima manfaat. Pemerintah juga menyiapkan pengawasan berbasis CCTV dan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan dapur mematuhi SOP. Langkah ini menjadi upaya upgrade tata kelola MBG agar penyaluran lebih tepat sasaran, kualitas makanan terjaga, dan penyimpangan dapat ditindak tegas.
