DPR Nilai Polri Makin Tegas di Era Presiden Prabowo, Pengawasan Publik Tetap Jadi Kunci
astakom.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai Polri menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya tersebut terlihat dari pemberian sanksi kepada anggota yang melanggar hingga penindakan terhadap masyarakat yang melanggar hukum.
Menurut Abdullah, penegakan hukum juga mendapat dukungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
"Prinsipnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab," kata Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Pengawasan dan kritik publik perlu diperkuat
Dia menjelaskan, Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta pemantauan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media.
Namun, pengawasan tersebut perlu diimbangi dengan keterbukaan pimpinan Polri dalam menerima kritik dan laporan publik. Abdullah meminta agar setiap masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi nyata untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dia juga mendukung gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat".
Polri diminta adaptif hadapi kejahatan modern
Selain penegakan hukum, Abdullah menilai Polri perlu meningkatkan kesiapan menghadapi beragam ancaman keamanan modern. Tantangannya mencakup kejahatan siber, judi online (judol), penipuan digital, hingga peredaran narkotika.
Upaya tersebut perlu didukung peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sarana dan prasarana. Dukungan anggaran juga harus tepat sasaran dan transparan agar efektivitas penegakan hukum serta kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
"Polri harus semakin modern dalam menghadapi kejahatan, profesional dalam penegakan hukum, dan humanis dalam melayani masyarakat," ucap Abdullah. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Ketegasan Polri dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo perlu dibarengi pengawasan yang konsisten dan keterbukaan terhadap kritik publik. Tantangan kejahatan modern juga menuntut Polri terus upgrade teknologi, kapasitas personel, dan kualitas pelayanan. Intinya, penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu, tetap profesional, dan humanis agar kepercayaan masyarakat makin kuat.
