2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, DPR Nilai Pemberantasan Korupsi Makin Baik
astakom.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai upaya pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif.
Menurut Sahroni, perkembangan tersebut terlihat dari maraknya operasi tangkap tangan (OTT) serta meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui Kejaksaan Agung. Kedua hal itu menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap praktik korupsi terus berjalan.
Dihubungi awak media dari Jakarta, Senin (19/10/2026), Sahroni menyoroti sejumlah penindakan terhadap pihak-pihak yang sebelumnya tidak banyak diperkirakan bakal terseret kasus korupsi.
"Melihat apa yang terjadi selama pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak OTT, orang-orang yang kita tidak sangka, ternyata bisa juga ditangkap. Pengembalian kerugian negara di Kejagung yang sampai puluhan triliunan rupiah itu juga semakin meningkat," katanya.
Pemberantasan korupsi bukan perkara instan
Sahroni mengakui pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Pasalnya, praktik korupsi dinilai telah mengakar dalam sistem sejak sebelum pemerintahan saat ini berjalan.
Karena itu, berbagai penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi serta peningkatan pengembalian kerugian negara menjadi gambaran perkembangan upaya pemberantasan korupsi selama periode tersebut.
Tindakan nyata komitmen berantas korupsi
Menurut Sahroni, langkah-langkah itu menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap korupsi terus bergerak dan dapat diamati melalui tindakan nyata, bukan sekadar penilaian tanpa dasar.
"Jadi, ini bukan lagi asumsi, tapi jelas bisa dilihat bahwa memang pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran ini sangat baik," ujar legislator bidang penegakan hukum itu. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pemberantasan korupsi dinilai menunjukkan tren positif melalui peningkatan OTT dan pengembalian kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Ahmad Sahroni menilai langkah ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum terus bergerak, meski praktik korupsi yang telah mengakar masih menjadi tantangan besar.
