Darurat! Gereja Palestina Minta Aksi Global Selamatkan Sekolah Yerusalem
astakom.com, Jakarta – Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina mendadak kasih imbauan darurat ke gereja-gereja di seluruh dunia. Mereka minta ada pergerakan cepat dan nyata buat menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem, setelah pihak Israel melarang jajaran guru dan staf untuk berangkat mengajar.
Dalam keterangan resminya pada Rabu, pihak komite membeberkan kalau otoritas Israel menolak menerbitkan maupun memperpanjang izin masuk bagi sejumlah guru dan staf yang berasal dari Tepi Barat. Imbasnya, para tenaga pendidik ini sama sekali nggak bisa mengakses sekolah maupun tempat kerja mereka.
Akses ditolak
“Langkah tersebut memaksa lembaga-lembaga pendidikan Kristen untuk mengumumkan mogok tanpa batas waktu, sehingga tahun ajaran 2026-2027 terancam dan para siswa tidak dapat kembali ke ruang kelas,” ucap komite tersebut dilansir dari Anadolu Ajansi pada Kamis, (03/09/2026).
Komite turut mewanti-wanti kalau langkah pengetatan ini adalah bagian dari skenario eskalasi yang jauh lebih luas buat membatasi akses pendidikan warga Palestina di Yerusalem.
Erosi identitas
Selain masalah perizinan fisik, komite juga menyoroti pemaksaan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina, plus aturan baru dari Knesset (Parlemen Israel) pada Januari lalu yang mengatur ketat perekrutan lulusan perguruan tinggi Palestina.
Menurut analisis komite, rentetan aturan baru ini pelan-pelan mengikis identitas historis Yerusalem. Hal ini dinilai bertabrakan dengan hukum internasional serta berbagai resolusi PBB yang secara sah menetapkan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, termasuk dalam koridor Konvensi Jenewa IV.
Hak pendidikan
“Pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa,” tegas komite tersebut.
Mereka menekankan kalau eksistensi lembaga pendidikan Kristen itu udah melekat banget dan nggak bisa dipisahkan dari riwayat Yerusalem, sekaligus jadi jantung dari misi keberadaan Gereja di sana.
“lembaga pendidikan Kristen merupakan bagian integral dari sejarah Yerusalem dan misi serta kehadiran Gereja di kota tersebut. Setelah melayani generasi rakyat Palestina, baik Kristen maupun Muslim, lembaga-lembaga ini memiliki peran historis yang harus dilindungi.”papar komite tersebut.
Selama ini, warga Palestina di Tepi Barat memang diwajibkan mengantongi izin khusus cuma untuk sekadar masuk ke Yerusalem Timur yang diduduki baik untuk keperluan bekerja, menuntut ilmu, berobat, maupun beribadah.
Ancaman sistemik
Situasi makin runyam ketika Knesset mengesahkan undang-undang pada Januari lalu. Aturan itu melarang keras perekrutan guru yang memegang ijazah dari institusi berafiliasi dengan Otoritas Palestina untuk mengajar di sistem pendidikan Israel.
Kebijakan ini langsung berdampak serius pada ekosistem sekolah Arab di Yerusalem Timur yang menampung sekitar 6.700 guru. Mengutip laporan dari surat kabar Haaretz, setidaknya 60 persen dari total guru tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi Palestina.
Sebagai catatan, Israel sudah menduduki Yerusalem Timur sejak 1967 dan mengklaim seluruh wilayah tersebut sebagai ibu kotanya sebuah klaim yang sampai detik ini mayoritas ditolak oleh komunitas internasional. Di sisi lain, bangsa Palestina terus memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota untuk negara mereka di masa depan. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Isu pendidikan di Yerusalem lagi ada di titik kritis banget: Israel nolak izin guru-guru dari Tepi Barat buat ngajar di sekolah Kristen Yerusalem, sampai bikin sekolah terpaksa mogok dan tahun ajaran terancam gagal total. Selain blokir akses pengajar, ada juga upaya pemaksaan kurikulum dan aturan ketat ijazah yang dianggap sengaja mengikis identitas historis warga Palestina. Ini bukan cuma soal krisis izin kerja biasa, tapi bentuk pelanggaran hak dasar pendidikan yang butuh perhatian serius dari seluruh dunia.
