BGN Tutup 16 Akun SPPG di NTB, Sisa Dana Operasional Dapur Dikembalikan ke Kas Negara
astakom.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup 16 akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain menutup akun, BGN juga menarik seluruh sisa dana operasional dapur gizi tersebut untuk dikembalikan ke kas negara.
"Sesuai surat dari BGN, ada 16 SPPG di NTB yang mendapatkan suspend. Dapur yang mendapatkan sanksi ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Masing-masing dapur mendapatkan lama waktu suspend bervariatif," ujar Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani di Mataram, kemarin (28/07/2026).
Keputusan tersebut tertuang dalam surat BGN nomor B-140/03.03//07/2026. Melalui surat ini, BGN menginstruksikan penonaktifan akses user maker dan approval, sekaligus mengalihkan saldo pada virtual account 16 SPPG berstatus suspend ke kas negara.
BGN juga meminta pihak perbankan segera memblokir hak akses transaksi seluruh akun SPPG yang dijatuhi sanksi. Bank wajib menyerahkan laporan rekonsiliasi saldo akhir dari unit-unit yang terdampak penangguhan tersebut.
"Seluruh sisa saldo yang ada di virtual account SPPG tersebut akan ditarik dan disetorkan kembali oleh Biro Umum dan Keuangan BGN ke Kas Negara," ucap Fathul.
Peringatan bagi seluruh pengelola dapur MBG
Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG.
Pengelola yang masih beroperasi diimbau untuk selalu mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan pelayanan. Langkah suspend ini diambil berdasarkan hasil evaluasi teknis di lapangan.
"Ini jadi peringatan bagi yang masih beroperasi sekarang. Pengelolaan SPPG ini harus betul-betul profesional. Jaga standar kecukupan gizi, jaga kebersihan lingkungan dapur, dan patuhi aturan yang ada," jelas Fathul.
Salah satu temuan utamanya adalah ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Dilarang gunakan bahan pokok bersubsidi
Selain masalah standar menu, Satgas MBG mengingatkan mitra yayasan, Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI), hingga relawan untuk patuh pada aturan penggunaan bahan baku operasional.
BGN melarang keras penggunaan bahan pokok bersubsidi seperti elpiji dan minyak goreng untuk kegiatan dapur MBG.
"Penggunaan elpiji bersubsidi dan Minyakita itu dilarang karena diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Untuk dapur operasional, wajib menggunakan elpiji non-subsidi. Jadi, sudah sangat jelas aturan harus dipatuhi," tutur Fathul Gani.
Dapur SPPG yang ditutup akunnya
Detail dapur tersebut di antaranya SPPG Pringgabaya Lombok Timur mendapatkan Suspend selama 278 hari. SPPG Labuan Bontong Tarano Sumbawa mendapatkan Suspend selama 178 hari. SPPG Kopang Rembige 2 Lombok Tengah lama waktu 114 hari. SPPG Sandubaya Bertais Mataram lama waktu 141 hari.
Selanjutnya, SPPG Pringgabaya Lombok Timur lama waktu 278 hari. SPPG Labuhan Bontong Tarano Sumbawa lama waktu 178 hari. SPPG Praya Jontlak II Lombok Tengah lama waktu 106 hari. SPPG Menggala Pemenang Lombok Utara lama waktu 97 hari, SPPG Pujut Kawo Lombok Tengah lama waktu 114 hari.
Kemudian, SPPG Soromandi Sai Bima 130 hari, Sape Bugis III Bima 134 hari. SPPG Mande Mpunda Kota Bima 128 hari, SPPG Selebung Ketangga Keruak Lombok Timu 132 hari. SPPG Bunut Baok Lombok Tengah 127 hari. SPPG Aikmel V Lombok Timur 113 hari, SPPG Bada Dompu 107 hari, SPPG Rasa Bou Hu'u Dompu 101 hari, dan SPPG Cakranegara 145 hari. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Langkah BGN membekukan 16 SPPG di NTB menunjukkan bahwa program MBG kini dibarengi pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan operasional. Penegakan standar menu, kebersihan, penggunaan bahan baku, dan pengelolaan anggaran menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan program berjalan sesuai aturan. Kini, tantangannya adalah menjaga konsistensi pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga.
