MA Gandeng KPK Gelar Pelatihan Antikorupsi: Integritas Jadi Kunci Reformasi Peradilan
astakom.com, Jakarta — Mahkamah Agung (MA) lewat Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) resmi kick-off Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi buat para pimpinan pengadilan tingkat pertama pada Senin (18/05/2026).
Agenda yang bakal running sampai Jumat (22/05/2026) di Pusdiklat BSDK MA, Bogor, Jawa Barat ini merupakan real action sekaligus tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani bareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 April lalu.
Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, dalam sambutannya nge-spill kalau pelatihan ini jadi proses internalisasi nilai kejujuran, akuntabilitas, transparansi, sampai menumbuhkan keberanian buat say no alias menolak segala bentuk penyimpangan demi menjaga muruah peradilan.
"Mahkamah Agung tegas menempatkan integritas sebagai prioritas utama dalam reformasi peradilan. Komitmen ini bukan sekedar slogan, tetapi telah dan terus diwujudkan dalam berbagai kebijakan konkret,” ujar Dwiarso.
MA tetapkan empat kebijakan
Demi mewujudkan komitmen ini, MA langsung tancap gas lewat empat kebijakan utama. Mulai dari memperketat pengawasan internal, gaspol implementasi teknologi, menegakkan kode etik secara konsisten, sampai memperkuat sinergi dengan lembaga eksternal penegak hukum kayak KPK dan Komisi Yudisial (KY).
Meskipun begitu, Dwiarso gak menampik kalau tantangan di lapangan masih mainstream terjadi. Ia mengakui masih ada titik rawan penyimpangan, mulai dari urusan administrasi perkara, layanan publik, hingga eksekusi putusan, yang bikin MA tegas menerapkan sistem zero tolerance tanpa kompromi, sekaligus meminta para peserta menjadikan momen ini buat refleksi diri.
"Tidak ada kompromi, tidak ada pembenaran, tidak ada ruang abu-abu, tidak ada bantuan hukum bagi orang-orang Mahkamah Agung dan pengadilan yang tertangkap oleh penegak hukum. Setiap pelanggaran baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung akan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Dwiarso.
Investigasi jangka panjang kelembangaan
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjabarkan kalau program yang menyasar total 200 pimpinan pengadilan dan dibagi ke dalam 5 angkatan ini adalah investasi jangka panjang yang worth it banget buat kelembagaan.
"Empat puluh peserta dari lingkungan Mahkamah Agung ini menunjukkan penguatan integritas, bukan dari pendekatan insidental melainkan investasi kelembagaan jangka panjang," ujar Ibnu.
Selama lima hari ke depan, 40 peserta di angkatan ini bakal dibekali materi mental health antikorupsi, manajemen risiko, hingga leadership skill yang transparan dan akuntabel dari mentor internal MA dan KPK agar bisa jadi role model yang positif di satker masing-masing.
"Saya ingin menegaskan bahwa kehadiran Saudara - Saudara di ruangan ini bukan sekedar untuk mengikuti pelatihan saja. Saudara hadir sebagai representasi masa depan wajah peradilan Indonesia,” tutur Ibnu. (aLf/aNs/aRsp)
