Soal Jalur Selat Malaka: Indonesia Taat UNCLOS dan Tak akan Kenakan Tarif! Malaysia Singgung Konsensus 4 Negara
astakom.com, Jakarta – Seketika jalur Selat Malaka menjadi perbincangan publik dunia. Hal ini lantas memunculkan ragam reaksi negara-negara kawasan Asean. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan kalau setiap keputusan yang berkaitan dengan Selat Malaka tidak bisa diambil secara sepihak.
Malaysia menekankan kalau negara-negara di kawasan tersebut sebaiknya menerapkan pendekatan konsensus dalam hal keamanan maritim.
Melansir dari Channel News Asia pada Jumat, (24/4/2026) Ia juga mengamati kalau Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand juga memiliki "pemahaman yang mendalam" mengenai isu ini dan melaksanakan patroli bersama di sepanjang selat untuk menjamin jalur pelayaran kapal yang aman.
Patroli 4 negara kawasan
"Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami - hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” ucap Mohamad dikutip dari Channel News Asia pada Jumat, (24/4/2026).
"Hal ini karena ketika kita membuat kesepakatan bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya tidak ada keputusan sepihak.” sambungnya
“ASEAN sepenuhnya didasarkan pada konsensus. Bahkan di tingkat sub-komite, semuanya didasarkan pada konsensus,” jelasnya, mengacu terhadap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Perdagangan dunia di tengah gejolak global
Sebagai rute air penting yang mengaitkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka adalah saluran utama perdagangan global yang menangani lebih dari 25 persen lalu lintas maritim dunia.
Masalah pengelolaan selat ini semakin memanas di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Penutupan Selat Hormuz akibat perselisihan bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang telah berlangsung selama delapan minggu, menyebabkan pasokan energi global tertekan.
Kondisi ini mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mencari cara dalam mengamankan sumber energi alternatif dan menekan lonjakan biaya.
Tolak wacana tarif: Indonesia setia pada UNCLOS
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyatakan kalau Indonesia gak akan mengenakan tarif pada kapal yang melewati Selat Malaka, hal ini menjawab spekulasi perbincangan publik terkait rencana penerapan biaya melintas jalur perdagangan paling strategis di Asia.
Menlu Sugiono menyatakan kalau kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam hukum maritim internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.
Ia menekankan kalau Indonesia mengakui prinsip kebebasan navigasi sebagai bagian dari komitmen global untuk menjaga rute perdagangan internasional tetap terbuka.
Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tidak dalam posisi untuk menerapkan tarif tersebut.
Singapura: 'jalur tol' laut tetap terbuka
Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan turut memberi komentar.
Vivian menegaskan kalau rute pelayaran lewat Selat Malaka dan Singapura harus dijaga tetap terbuka untuk semua pihak tanpa kendala.
"Hak untuk melintas dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di wilayah sekitar kami,” ucap Vivian.
Dia menjelaskan kalau Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah negara-negara yang ekonominya sangat tergantung pada kelancaran rantai pasokan dan perdagangan global.
"Di antara kami bertiga, kami memiliki mekanisme kerja sama, bukan untuk memungut tol, tetapi untuk menjaga agar jalan tol tetap terbuka dan mempertahankan posisi tersebut. Intinya di sini adalah bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga agar jalan tol tetap terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda anggap remeh di banyak tempat lain,” tuturnya. (nAD/aRsp)
Gen Z Takeaway
Intinya, Selat Malaka itu lagi jadi spot yang super crucial karena konflik di Timur Tengah bikin jalur energi dunia makin chaos. Tapi tenang aja, negara-negara tetangga kayak Malaysia, Indonesia, dan Singapura udah fix satu frekuensi: nggak ada yang boleh main klaim sepihak atau narik "pungli" lewat tarif tol laut. Semuanya harus lewat konsensus ASEAN demi menjaga jalur perdagangan tetap smooth dan terbuka buat siapa aja, karena kalau jalur ini keganggu, ekonomi kita semua yang bakal kena mental.
