BPS-Kemnsos Sinergi Perbarui Data DTSEN Lebih Cepat, Penyaluran Bansos Makin Tepat Sasaran!
astakom.com, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
“Memang data ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa Desil itu ada yang untuk tingkat nasional, ada pendesilan tingkat regional, dan ada tingkat kabupaten/kota,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai konsolidasi bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang juga dihadiri insan pers di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/4) malam WIB.
Gus Ipul menegaskan, pembagian peringkat desil dalam tiga level, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dipahami secara menyeluruh, khususnya oleh pemerintah daerah. Pemahaman ini menjadi kunci agar pelaksanaan program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah, supaya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah itu bisa lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Dalam prosesnya, Kemensos tidak hanya berkoordinasi dengan BPS, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memperbarui data. Partisipasi ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi dan validitas data secara keseluruhan.
“Mulai banyak daerah-daerah yang menyadari betapa pentingnya data-data dari daerah itu untuk bisa dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi satu langkah-langkah yang lebih konkret dalam menghadirkan data yang lebih akurat,” ungkapnya.
Hasil dari kolaborasi tersebut terlihat pada pemutakhiran DTSEN triwulan kedua tahun ini yang berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Percepatan ini turut berdampak pada penyaluran bantuan yang bisa dilakukan lebih awal.
“Sebelumnya, biasanya BPS menyerahkan tanggal 20, kini alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10, awal penyaluran setiap triwulannya. Ini saya berterima kasih, karena dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat,” kata Gus Ipul.
Percepatan Update Data
Di kesempatan yang sama, Amalia menjelaskan bahwa percepatan hingga 10 hari tersebut merupakan hasil dari kolaborasi intensif antara BPS, Kemensos, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi artinya kolaborasi dengan Pak Mensos adalah ground check yang lebih cepat, kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi dengan Dukcapil juga lebih cepat dan lebih tanggap, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutakhirannya,” kata Amalia yang didampingi Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Amalia menambahkan, perbedaan peringkat desil di setiap wilayah merupakan hal yang wajar karena perhitungan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
“Artinya dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Sehingga kalau orang yang secara nasional, dia adalah misalnya desil 6, kalau dia di dalam kota yang kaya banget, kalau secara nasional desil 6, di daerah yang kaya banget, semua kaya, bisa saja dia desilnya 4 atau 3,” jelasnya.
Melalui skema ini, diharapkan penggunaan desil dapat disesuaikan dengan sumber pembiayaan program. Intervensi berbasis APBN disarankan mengacu pada desil nasional, sementara pemerintah daerah dapat menggunakan desil provinsi dalam pengelolaan APBD.
“Kemudian menentukan desil mana yang layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah,” kata Amalia. (ACuwant/aRsp)
Gen Z Takeaway
Intinya gini: pemerintah lagi ngerapihin data biar bantuan sosial nggak salah sasaran, dan sekarang makin cepat juga prosesnya. Tapi yang penting banget, tiap daerah harus paham kalau “level desil” itu beda-beda, jadi nggak bisa asal pakai patokan nasional doang. Buat Gen Z, ini kayak reminder kalau data itu powerful banget, kalau rapi dan akurat, kebijakan bisa lebih adil dan tepat ke orang yang bener-bener butuh.
