Peringatan! Seleksi Sekolah Rakyat Jangan Ada Penyimpangan Data Siswa dan Titipan Pihak luar
astakom.com, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan. Hal itu disampaikan dalam arahan kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat secara daring, di Kantor Kemensos, Selasa (14/4).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa mekanisme seleksi tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan berbasis data resmi. “Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” kata Gus Ipul dalam rilis Kemensos.
Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas proses seleksi dan menolak segala bentuk intervensi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.
Tidak boleh ada penyimpangan data dan titipan pihak luar
Selain itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan seperti manipulasi data. “Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” katanya.
Dalam aspek lingkungan pendidikan, Gus Ipul menegaskan komitmen menciptakan sekolah yang aman dan inklusif. Ia menyatakan tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” ujarnya.
‘Peaceful’ dalam lingkungan sekolah
Ia juga menekankan pentingnya nilai toleransi dalam lingkungan sekolah. “Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang damai di tengah perbedaan,” lanjutnya.
Terkait pembinaan siswa, ia meminta tenaga pendidik dan wali asuh melakukan pendampingan intensif serta deteksi dini terhadap potensi perilaku menyimpang.
“Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan aturan disiplin, termasuk penggunaan perangkat belajar. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” tegasnya.
Program Bagi Masyarakat Rentan
Di sisi lain, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan.
“Hakikat sekolah rakyat itu yang paling penting adalah aksesibilitas bagi kaum duafa, bagi masyarakat di Desil-1 dan Desil-2,” ujarnya. Ia juga membuka peluang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data resmi.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 agar dapat digunakan pada awal Juli.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pihak menjaga disiplin dan integritas dalam pelaksanaan program tersebut. “Mari kita tunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan benar-benar disiplin, tegak lurus terhadap aturan, dan kerja dengan sepenuh hati,” pungkasnya. (Acuwan/aRsp)
Gen Z Takeaway
Intinya, Sekolah Rakyat ini bener-bener dijaga biar tepat sasaran dan bebas “orang dalam”. Saifullah Yusuf wanti-wanti banget soal no titip-titip, semua harus berbasis data biar yang paling butuh yang dapat. Plus, sekolahnya juga harus jadi tempat yang aman, bebas kekerasan, dan inklusif. Jadi bukan cuma soal pendidikan, tapi juga ngebangun lingkungan yang sehat dan adil buat semua.
