Opini : Menjaga Subsidi, Menjaga Kedaulatan: Ujian Nasionalisme Nyata Bagi Aparat di Tengah Ancaman Penyelundupan BBM

Penulis : Usman, Pemerhati Kebijakan Pemerintah

astakom.com, Opini- Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, satu hal yang patut disyukuri adalah keberpihakan negara kepada rakyat melalui kebijakan subsidi energi. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam akibat konflik geopolitik dan gangguan distribusi, pemerintah Indonesia memilih tetap “menahan” beban agar tidak seluruhnya ditransfer ke masyarakat. Kalimat sederhana, “Terima kasih pemerintah jaga rakyat”, bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan refleksi dari realitas kebijakan yang memang berpihak.

Namun di balik kebijakan yang pro-rakyat itu, tersembunyi ancaman serius yang sering luput dari perhatian publik: penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri.

Ini bukan sekadar isu kriminal biasa. Ini adalah persoalan ekonomi, kedaulatan, bahkan moral kebangsaan.

Subsidi BBM sejatinya adalah instrumen negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam kondisi normal, kebijakan ini sudah kompleks. Dalam situasi global yang penuh tekanan, kebijakan ini menjadi semakin strategis.

Negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa mengakses energi dengan harga terjangkau. Tanpa subsidi, efek domino terhadap harga pangan, transportasi, hingga biaya hidup akan sangat terasa.

Namun di sisi lain, subsidi menciptakan celah. Ketika harga BBM dalam negeri jauh lebih murah dibanding negara tetangga, maka muncul peluang ekonomi yang “menggiurkan” bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Perbedaan harga atau disparitas ini menjadi pemicu utama. Bahkan, dalam catatan Kementerian ESDM, penyelundupan BBM kerap terjadi karena harga subsidi yang jauh lebih rendah dibanding harga pasar atau harga di negara lain

Di titik inilah dilema muncul: kebijakan yang melindungi rakyat, justru membuka peluang bagi praktik ilegal.

Penyelundupan BBM bukan lagi praktik kecil-kecilan. Ia telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir dengan jaringan yang rapi, modal besar, dan modus yang semakin canggih.

Data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat penyelundupan BBM bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun . Ini bukan angka kecil. Ini setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan di banyak daerah.

Bahkan dalam kasus tertentu, potensi kerugian dari satu praktik penyelundupan saja bisa mencapai miliaran rupiah

Lebih dari itu, BBM yang seharusnya dinikmati rakyat justru dialihkan ke pasar gelap atau dikirim ke luar negeri untuk meraih keuntungan lebih besar. Dampaknya jelas: masyarakat dalam negeri bisa mengalami kelangkaan, distribusi tidak tepat sasaran, dan harga menjadi tidak stabil

Artinya, penyelundupan BBM bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga langsung menyakiti rakyat yang menjadi sasaran utama kebijakan subsidi.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Di satu sisi, ini adalah kekuatan strategis. Di sisi lain, ini adalah celah yang sulit diawasi sepenuhnya.

Wilayah perbatasan laut, jalur tikus, pelabuhan rakyat, hingga daerah terpencil menjadi titik rawan penyelundupan. Bahkan beberapa wilayah disebut sebagai “jalur favorit” karena aksesnya yang luas dan minim pengawasan

Penyelundupan tidak hanya terjadi di laut. Jalur darat di wilayah perbatasan juga menjadi titik rawan. Truk, kapal kecil, hingga metode pemindahan BBM antar kapal di tengah laut menjadi modus yang kerap digunakan.

Dalam konteks ini, peringatan bahwa “penjaga NKRI diuji” menjadi sangat relevan. Karena yang dihadapi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi jaringan ekonomi ilegal lintas batas.

Selama masih ada perbedaan harga signifikan antara Indonesia dan negara tetangga, selama itu pula penyelundupan akan tetap menjadi ancaman.

Logikanya sederhana: beli murah di Indonesia, jual mahal di luar negeri.Dalam perspektif ekonomi, ini adalah arbitrase. Dalam perspektif hukum, ini adalah kejahatan.

Masalahnya, menutup celah ini tidak mudah. Jika harga BBM dinaikkan untuk mengurangi disparitas, maka rakyat dalam negeri yang akan terdampak. Jika subsidi dipertahankan, maka risiko penyelundupan meningkat.

Inilah dilema klasik kebijakan energi. Lemahnya Penegakan dan Koordinasi Salah satu persoalan utama dalam pemberantasan penyelundupan BBM adalah lemahnya koordinasi antar lembaga.

Banyak instansi terlibat: kepolisian, TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, hingga Kementerian ESDM. Namun dalam praktiknya, koordinasi sering tidak optimal.

Penelitian menunjukkan adanya kendala struktural seperti keterbatasan sarana, ego sektoral, hingga lemahnya implementasi di lapangan .

Akibatnya, meski aturan hukum sudah cukup tegas, efek jera terhadap pelaku belum maksimal. Bahkan, pelaku seringkali menghitung bahwa keuntungan yang didapat jauh lebih besar dibanding risiko yang dihadapi.

Ini yang disebut sebagai moral hazard. Dimensi Sosial: Ketika Masyarakat Ikut Terlibat

Yang lebih mengkhawatirkan, di beberapa wilayah pesisir, penyelundupan BBM tidak lagi dipandang sebagai kejahatan berat.

Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai “peluang ekonomi”. Terutama di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja, aktivitas ini menjadi sumber penghasilan.

Ini adalah persoalan serius. Karena ketika masyarakat mulai mentoleransi kejahatan, maka upaya penegakan hukum akan semakin sulit.

Artinya, perang melawan penyelundupan BBM tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum. Perlu pendekatan sosial, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi alternatif.

Jika subsidi BBM adalah bentuk kehadiran negara, maka pengawasan distribusinya juga harus menjadi prioritas.

Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat: Pengawasan berbasis Teknologi pemanfaatan satelit, sistem pelacakan kapal, hingga digitalisasi distribusi BBM harus ditingkatkan.

Penguatan koordinasi lintas lembagaTidak boleh ada lagi ego sektoral. Penyelundupan BBM adalah ancaman bersama.Penegakan hukum yang tegas dan konsistenSanksi harus memberikan efek jera. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku.

Pemberdayaan masyarakat perbatasan Alternatif ekonomi harus disiapkan agar masyarakat tidak tergoda terlibat dalam praktik ilegal.Kerja sama regional

Karena ini lintas negara, maka perlu koordinasi dengan negara tetangga untuk menutup jalur distribusi ilegal.

Menjaga Energi, Menjaga Negara Pada akhirnya, isu penyelundupan BBM bukan sekadar soal energi. Ini adalah soal kedaulatan.

Ketika BBM subsidi bocor ke luar negeri, maka yang bocor bukan hanya bahan bakar. Yang bocor adalah uang negara, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat.

Ungkapan “terima kasih pemerintah jaga rakyat” harus dibarengi dengan kesadaran kolektif bahwa menjaga kebijakan itu adalah tanggung jawab bersama.

Aparat diuji di lapangan. Pemerintah diuji dalam kebijakan. Masyarakat diuji dalam integritas.

Dan negara diuji dalam kemampuannya menjaga dirinya sendiri.Jika subsidi adalah bentuk keberpihakan, maka pengawasan adalah bentuk kedaulatan.Indonesia tidak boleh hanya kuat dalam niat, tetapi juga tegas dalam menjaga.

*Isi materi informasi Opini yang dibuat penulis diluar tanggung jawab redaksi astakom.com