BRIN Spill Rencana Hilirisasi Flare Buat Kendaliin Cuaca Secara Pro
astakom.com, Jakarta –Penggunaan teknologi flare untuk perubahan cuaca memiliki potensi signifikan dalam membantu mitigasi bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan. Namun, pelaksanaannya masih mengalami hambatan dari segi regulasi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong harmonisasi kebijakan agar teknologi yang dihasilkan dari riset dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Topik ini dibahas dalam acara “Pemanfaatan Riset dan Inovasi Teknologi Flare untuk Modifikasi Cuaca” yang berlangsung di BRIN Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Selasa (31/3/2026).BRIN Pastikan Flare Modifikasi Cuaca Sudah 'Reliable'
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi (DPRI) BRIN, R. Hendrian, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa teknologi modifikasi cuaca yang berbasis flare telah menjalani tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang sangat dapat diandalkan. Namun, penggunaannya secara luas masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat non-teknis.Ia menekankan bahwa salah satu tantangan utama terdapat pada aspek regulasi, terutama yang berkaitan dengan pengelompokan material pendukung teknologi flare yang berpengaruh pada proses penyimpanan, distribusi, dan pemakaiannya di lapangan.
Status 'Bahan Peledak' Bikin Flare Sulit Didistribusi
“Karena dengan masuknya flare dalam kategori bahan peledak maka ada sedikit masalah yang kami hadapi terkait dengan baik penyimpanan, penyiapan maupun juga pemakaiannya begitu di lapangan” ucap Hendrian, dikutip oleh astakom pada Rabu, (1/4/2026).Keadaan tersebut membuat pemanfaatan teknologi flare belum bisa berjalan secara optimal, walaupun dari aspek kesiapan teknologi sudah memadai.
Karena itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan untuk mendorong harmonisasi kebijakan serta mempercepat penerapan teknologi di lapangan.
Yayat Ruyat, Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional, menyatakan bahwa teknologi flare merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ia menyatakan bahwa percobaan yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan.
"Permasalahan sebenarnya bukan masalah teknis, permasalahan teknis sebetulnya urusan sudah selesai dari dulu. Hanya mungkin internal antara BRIN dengan Pindad berkaitan yang akibat, tapi yang sulit memang disahkan itu berkaitan dengan regulasi,” paparnya.
Ia berpendapat bahwa tantangan utama saat ini berada pada aspek regulasi yang mengatur bahan-bahan berpotensi ganda (dual use), sehingga diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mendorong fleksibilitas kebijakan.
Dari sudut pandang pengembangan teknologi, Peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Heru Widodo, menegaskan bahwa inovasi selalu dilakukan untuk memperbaiki kinerja teknologi flare melalui pembaruan paten.
Inovasi Tanpa Henti: Pembaruan Paten dan Bahan Baku Mikroskopis
"Prinsipnya hampir sama, prosesnya dengan yang lama, namun kita perbarui dari aspek inti kondensasinya, dalam hal ini itu yang paling prinsip. Ada beberapa yang berubah namun pengembangan yang utama lebih ke bahan baku mikroskopisnya ” tegas Heru.Ia mencatat bahwa pengajuan paten terbaru telah dilakukan dan diharapkan dapat segera mendukung aspek teknis dalam pengembangan teknologi di masa depan.
Periset dari Pusat Penelitian Industri dan Manufaktur BRIN, R. Djoko Goenawan, mengungkapkan masalah yang dihadapi dalam hal bahan baku dan peraturan, yang sejak awal menjadi rintangan dalam pengembangan teknologi flare.
"Memang ini masalah dari dulu, tetapi seperti disampaikan Pak Heru tadi, itu penting ada inovasi baru. Karena memang dari dulu masalahnya bahan peledak itu, dan mulai dari import juga masalah, kemudian pengadaan bahan,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan teknologi harus disertai dengan pembaruan paten serta penyesuaian kebijakan agar proses produksi dan pemanfaatan dapat berlangsung dengan baik.
Dari sisi pengelolaan infrastruktur, perwakilan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, BRIN, Ade Purwanto, menyatakan bahwa masalah utama terletak pada sistem penyimpanan yang sangat ketat, sehingga menyulitkan akses dan penggunaan flare untuk kegiatan penelitian.
"Sampai sekarang sekian ratus flare CoSAT dan sekian ribu tipe yang lain itu mangkrak. Tidak bisa digunakan,” ucap Ade.
Ia berpendapat bahwa akses yang terbatas terhadap penyimpanan dan regulasi yang rumit mengakibatkan pemanfaatan flare belum maksimal, walaupun ketersediaan material cukup melimpah.
Harmonisasi Kebijakan: Kunci Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Dalam hal ini, Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Dudi Hidayat, menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi antarinstansi sebagai langkah strategis dalam mendukung penggunaan teknologi flare. Ia menilai bahwa rintangan yang ada sekarang membutuhkan pendekatan koordinasi yang lebih terencana di antara pihak-pihak terkait."Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mempercepat implementasi teknologi di lapangan, terutama dalam menyelesaikan aspek perizinan dan pengawasan yang selama ini menjadi kendala utama," sambung Dudi.
Melalui diskusi ini, BRIN mengharapkan penggunaan teknologi flare dalam modifikasi cuaca dapat segera dioptimalkan lewat sinergi riset, industri, dan kebijakan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi bencana dan penguatan ketahanan lingkungan nasional.
