Percayalah, Pemerintah Sudah Siapkan 3 Skenario Fiskal-Ekonomi Antisipasi Eskalasi Timur Tengah
astakom.com, Jakarta - Menghadapi eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mulai melakukan penghematan.
"Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2 sampai 3 tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, dikutip pada Kamis (19/3/2026).
Selain itu, Presiden Prabowo juga berharap pemerintah untuk selalu menjaga agar defisit keuangan tidak bertambah di tengah situasi saat ini.
"Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita harus balance budget itu paling ideal dan itu saya kira kita bisa lakukan," kata Presiden Prabowo.Pemerintah rencanakan penghematan
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas mengenai rencana penghematan atau efisiensi anggaran dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Purbaya tidak menjelaskan rincian pos anggaran yang akan dihemat. Namun, dia mengungkapkan pemerintah akan menunda anggaran tambahan.
Pemerintah akan mempersiapkan langkah-langkah untuk efisiensi ini dan rinciannya sudah disiapkan.
"Ada diskusikan nanti kalau harga BBM yang naik terus kan, angka pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian/lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," kata Purbaya dikutip pada Kamis (19/3/2026).
Belum ada landasan hukum
Mengenai Instruksi Presiden (Inpres) untuk efisiensi ini, Purbaya mengungkapkan belum ada landasan hukumnya."Enggak ada (Inpres)," ujarnya.
Dia juga bilang kalau kebijakan ini dilakukan untuk menjaga APBN agar defisitnya terkendali.
"Jadi kita untuk pertama jaga APBN. Defisitnya terkendali. Nanti kalau nggak bisa lagi, harganya nggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain," katanya.
Purbaya: Harga Minyak Fluktuatif, masih batas aman RAPBN
Purbaya juga bilang kalau pemerintah masih menganggap defisit APBN belum perlu diubah batas maksimalnya, jadi Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu belum perlu diterbitkan."Karena kan anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan perppu," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan tiga skenario dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi membuat defisit melewati batas 3 persen.
Airlangga bilang, skenario tersebut disusun kalau eskalasi di Timur Tengah berlangsung dalam waktu cukup panjang, yakni sekitar 5 hingga 10 bulan.
Skenario kalau eskalasi berlangsung lama
"Karena kita 5 bulan, 6 bulan itu masih di dalam tahun anggaran sekarang dan 10 bulan itu sampai Desember. Jadi skenarionya adalah kalau perang sampai sekarang masih 5 bulan masih berjalan, kemudian perang diperkirakan berjalan 6 bulan dan sampai akhir tahun masih perang, itu worst case scenario," kata Airlangga dalam Media Briefing, dikutip pada (19/3/2026).Skenario pertama, diperkirakan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price (ICP)) sekitar USD86 per barel dengan nilai tukar sekitar Rp17.000 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen dengan imbal hasil surat berharga negara (SBN) sekitar 6,8 persen.
Skenario kedua, atau moderat, harga minyak sekitar USD97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dan imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen, defisit APBN dapat meningkat hingga 3,53%.
Skenario ketiga, yang lebih pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai USD115 per barel sementara nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Dalam skenario ini, defisit anggaran berpotensi meningkat hingga 4,06% dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen.
