Korlantas Polri Tegaskan Tidak Ada Tilang Manual dalam Operasi Ketupat 2026
astakom.com, Jakarta — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menyampaikan bahwa selama operasi berlangsung tidak akan ada tindakan tilang manual.
"Selama Operasi Ketupat tidak dilakukan penegakan hukum secara manual. Kita mengedepankan pelayanan. e-TLE di tol hanya memantau dan mengidentifikasi," ujar Irjen Agus usai memimpin Tactical Floor Game (TFG) persiapan Operasi Ketupat 2026.
Penegakan hukum, kata Irjen Agus, hanya dilakukan melalui sistem tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/e-TLE), itu pun difokuskan untuk pemantauan dan bahan evaluasi.
TGF sebagai strategi pengamanan arus mudik
Korlantas Polri juga menggelar tactical floor game (TFG) guna mematangkan strategi pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Irjen Agus mengatakan bahwa TFG ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) memahami pola dan cara bertindak ketika terjadi bangkitan arus lalu lintas.
“Ini penting sekali untuk memastikan skenario cara bertindak ketika terjadi bangkitan arus, baik di jalan tol maupun arteri, sehingga kita bisa mencari solusi untuk memperlancar arus,” ujarnya.
Dalam simulasi tersebut, berbagai skenario taktis digambarkan secara detail, mulai dari penerapan contraflow, one way, hingga alih arus di jalan tol maupun di exit tol.
Teknologi pemantauan kondisi lalu lintas
Korlantas Polri juga mengoptimalkan penggunaan teknologi berbasis real time information untuk memantau kondisi lalu lintas.
Sistem ini mencakup traffic counting dan pemantauan situasi di lapangan, termasuk penanganan kendaraan mogok maupun kecelakaan.
“Ketika ada kendaraan mogok atau kecelakaan, bagaimana langkahnya, termasuk pola-pola pelayanan, itu sudah kita siapkan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dalam Operasi Ketupat 2026, Korlantas juga akan menghadirkan tim urai yang melibatkan Polwan, Kowad, serta dukungan penuh dari berbagai stakeholder seperti Jasa Raharja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian PU.
