Kopdes Merah Putih Efektif Salurkan Subsidi, Pendistribusian Bisa Lebih Tepat Sasaran

astakom.com, Jakarta — Skema penyaluran barang subsidi kembali menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya anggaran subsidi energi dan pangan setiap tahun, efektivitas distribusi hingga ke tingkat desa menjadi salah satu tantangan utama pemerintah.

Sejumlah pihak menilai, jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan, koperasi bisa menjadi instrumen distribusi yang lebih terkendali dibanding pola pasar bebas yang selama ini berjalan.

Subsidi bernilai besar, distribusi jadi sorotan

Menurutnya, besarnya nilai tersebut seharusnya juga berdampak langsung pada masyarakat luas.

“Nah, selama ini yang menikmati siapa? Mafia. Mafia yang mengikuti jalur liberal, pasar liberal,” kata Suroto, dalam sebuah wawancara di media, dikutip Jumat (27/2/2026).

Ia menilai barang subsidi merupakan barang publik yang semestinya benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, dalam praktik distribusinya, masih terdapat celah yang memungkinkan keuntungan lebih besar dinikmati pihak tertentu.

Sebagai latar belakang, pemerintah melalui berbagai skema subsidi baik energi maupun pangan berupaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Tantangan distribusi di lapangan kerap menjadi isu yang terus dibenahi.

Skema Koperasi bisa untungkan anggota

“Jika barang-barang itu disalurkan melalui kooperasi, maka keuntungannya langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan ratusan triliun itu bisa langsung dibagi sebagai stimulan untuk mengembalikan dana desa,” kata dia.

Menurutnya, model koperasi memungkinkan keuntungan tidak terpusat pada distributor tertentu, melainkan diputar kembali untuk kepentingan bersama, termasuk penguatan ekonomi desa.

Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pengawasan di koperasi berbasis anggota dinilai dapat membantu meningkatkan akuntabilitas distribusi.

Pemerintah: kopdes akan jadi distributor barang subsidi

“Kebutuhan pokok sehari-hari maupun barang-barang bersubsidi adalah satu fungsi dari Kopdes Merah Putih yang diinginkan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto). (Ini) adalah sebagai off taker dari seluruh hasil produk masyarakat desa,” kata Ferry.

Dengan peran tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyalur barang subsidi, tetapi juga penyerap hasil produksi masyarakat desa. Skema ini diproyeksikan menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih kuat di tingkat lokal.

Per 28 Februari 2026, penguatan peran koperasi dalam distribusi subsidi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran dan memperluas dampak ekonomi ke masyarakat desa.

Gen Z Takeaway

Isu subsidi bukan cuma soal harga murah, tapi juga soal bagaimana distribusinya dikelola agar tepat sasaran dan transparan. Jika koperasi benar-benar berfungsi optimal, model ini bisa jadi salah satu cara memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga akses kebutuhan pokok tetap terjangkau.