Indonesia Cabut dari BoP Kalau Bantuan Gaza Dibelokin ke Iran
astakom.com, Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan garis merah dalam keanggotaan RI di Board of Peace (BoP) mandat forum harus tetap fokus pada transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza, bukan melebar menjadi payung konflik lain terutama ketika eskalasi Iran vs AS/Israel pecah dan mengancam menarik perhatian, dana, serta energi diplomatik dunia dari agenda Gaza. Reuters melaporkan Ketua BoP Donald Trump telah menyatakan remit BoP berpotensi diperluas melampaui Gaza untuk menangani hotspots lain.
Pemerintah juga sudah menyampaikan posisi resminya melalui kanal publik. Dalam unggahan akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI (@Kemlu_RI) pada Sabtu (28/2), Kemlu menulis bahwa Indonesia “sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran” yang berdampak pada eskalasi militer, serta menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.
Di titik ini, “ancaman keluar” bukan sekadar wacana emosional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuka opsi Indonesia keluar dari BoP jika forum itu gagal mewujudkan tujuan utama, yakni perdamaian berkelanjutan yang mengarah pada Palestina merdeka. Karena itu, bila BoP melenceng misalnya skema bantuan dan fokus rekonstruksi yang diproyeksikan untuk Gaza dialihkan menjadi instrumen konflik lain seperti perang Iran maka opsi mundur/cabut menjadi konsekuensi politik yang masuk akal dalam kerangka “mandat harus tetap Gaza”.
Di tengah perang Iran vs AS–Israel, Pemerintah RI menilai eskalasi kawasan berbahaya bagi perdamaian global. Namun pada saat yang sama, Reuters mencatat BoP memang didorong agar tidak hanya bicara Gaza, tetapi juga konflik lain. Kekhawatiran publik muncul: jangan sampai Gaza kehilangan prioritas, karena perhatian internasional dan sumber daya biasanya terbatas ketika satu perang besar pecah, agenda kemanusiaan lain mudah “tenggelam”.
Agar tidak simpang siur, berikut data kunci yang sudah terdokumentasi:
- Indonesia menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Setkab menyebut penandatanganan ini menandai dimulainya operasional BoP sebagai badan internasional untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
- Charter yang dipublikasikan Times of Israel memuat klausul withdrawal: anggota dapat mundur dengan efek segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Ketua.
- Mengenai narasi “iuran USD 1 miliar”: Menlu Sugiono menegaskan bukan syarat keanggotaan dan Indonesia tidak wajib membayar; kontribusi USD 1 miliar dikaitkan dengan status tertentu (misalnya permanen) dalam pembahasan publik.
GenZTakeAway
Kalau BoP beneran melebar, pertanyaan besarnya adalah Gaza ketutupan isu Iran nggak? Ini yang harus dipantau. Karena perhatian politik itu terbatas. Begitu semua kamera ngarah ke Iran, Gaza sering tenggelam di timeline.
